Anggaran Publikasi Dan Dokumentasi Diduga Fiktif
Menguak Dugaan Korupsi di Dinsosnaker Tanjungpinang (1)
Kantor Dinsosnaker Kota Tanjungpinang di Bintan Center, batu 9.
Tanjungpinang, Radar Kepri-Berdasarkan copy data Renca Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2012 lalu. Hampir seluruh kegiatan, ketika dinas ini dipimpin Drs H Juramadi Esram SH MT dialokasi anggaran untuk dokumentasi dan publikasi. Total anggaran untuk dokumentasi dan publikasi mencapai Rp 89 900 000. Diduga sebagian besar dana publikasi dan dokumentasi itu fiktif dan tidak tepat penerimanya.
Berikut dana publikasi dan dokumentasi di Dinsosnaker berdasarkan renja yang ditandatangani Drs H M Juramadi Esram SH MT. Pertama, program Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kegiatan study indentifikasi Tenaga Kerja di Dunia Usaha Industri Kota Tanjungpinang dengan total anggaran.Rp 159 900 000, sebesar Rp 3 600 000 dialokasi untuk dokumentasi.
Kemudian untuk program Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Daerah. dengan Kegiatan. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanjungpinang dengan anggaran Rp 50 juta, sebanyak Rp 6 juta diperuntukkan bagi dokumentasi.
Selanjutnya program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-Undangan dianggarkan sebesar Rp 12 juta. Dimana, semua anggaran ini habis untuk Surat Kabar/Majalah.
Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan. Dengan anggaran, Rp 83 juta sementara untuk Belanja publikasi mencapai Rp 50 juta.
Sedangkan untuk program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Komisi Daerah Lanjut Usia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan angaran Rp 290 100 000.Untuk Belanja Dokumentasi saja menghabiskan Rp 8 800 000.
Kemudian program. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan Peningkatan Peran Pengurus Koordinator kegiatan kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Tanjungpinang. Dianggarkan sebesar Rp 240 500 000. Sementara untuk biaya Belanja Dokumentasi.Rp 3 juta.
Selanjutnya progam Bantuan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan Nilai anggaran Rp 292 500 000. Untuk Belanja Dokumentasi dianggarkan Rp 5 juta.
Dan untuk program Bantuan dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional. Dengan Nilai anggaran Rp 148 juta. Untuk belanja Dokumentasi menghabiskan Rp 3 juta.
Sedangkan untuk program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan. dengan Kegiatan, Monitoring Pembinaan dan Survey Pengawasan Ketenagakerjaan non perusahaan dalam wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan Anggaran Rp 248 625 000. Sementara untuk Belanja Dokumentasi mencapai Rp 5 juta.
Selanjutnya, program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dengan kegiatan, sosialisasi Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan Kota Tanjungpinang. Dengan anggaran sebanyak Rp 160 175 000. Sementara untuk belanja Dokumentasi menghabiskan Rp 4 500 000.
Pada Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dengan Kegiatan. Peringatan Hari Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dianggarkan Rp 146 600 000. Sementara untuk belanja Dokumentasi Rp 4 500 000 kemudian untuk belanja Publikasi Rp 7500 000.
Kemudian program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. dengan Kegiatan, Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan anggaran Rp 191,600 000. Untuk Belanja Dokumentasi selama 1 tahun Rp 3 juta.
Dan untuk program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan Kegiatan. Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang (Depeko) Tanjungpinang. Dengan nilai anggaran Rp 267, 675 000. Sementara untuk belanja Dokumentasi selama 1 tahun Rp 3 juta.
Selanjutnya untuk program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan.Bimbingan teknis Anggota LKS Tripartit Kota Tanjungpinang. Dengan nilai anggaran Rp 264 800 000. Untuk belanja Dokumentasi selama 1 tahun Rp 3juta.
Pada program fungsi Pemberdayaan Masalah sosial lainnya dengan kegiatan Menumbuh Kembangkan Kelompok Usaha Bersama Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan social (BLPS) dengan anggaran Rp 324 550 000. Sementara untuk biaya publikasi selama 1 tahun Rp 3 juta.
Kemudian program Pemberdayaan fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan. Dengan Anggaran. Rp 121 100 000. Untuk biaya Dokumentasi selama1 tahun Rp 1 500 000.
Dan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMS) lainya. Dengan Kegiatan pelatihan Peningkatkan Kapasitas Pendamping Sosial. Menghabiskan Anggaran Rp 127 juta dan untuk Belanja Dokumentasi 1 paket sebesar Rp 3 juta.
Program. Pemberdayaan Fakir Miskin Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMS) lainnya. Dengan kegiatan Palatihan Keterampilan Berusaha Bagi Rumah Tangga Sasaran/ Fakir Miskin Dengan Anggaran Rp128 juta dengan dana dokumentasi Rp 2 juta.
Untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Dengan kegiatan Penanganan Orang Gila di jalan dan Terlantar. Dengan biaya anggaran Rp 157 725 000. Sementara untuk belanja Dokumentasi untuk 1 tahun Rp 2 500 000.
Selanjutnya program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya. Dengan kegiatan Pelestarian Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Dengan anggaran Rp 298,300 000 sedangkan untuk Belanja Dokumentasi selama 1 tahun Rp 3 juta. Sementara untuk belanja publikasi selama 1 tahun Rp 7500 000.
Kemudian program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMS) lainya. Dengan kegiatan.Rehabiliasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dengan anggaran Rp 343.674 900. Belanja Dokumentasi dalam 1 kegiatan ini mencapai Rp 2juta.
Untuk program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya. Dengan Kegiatan. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Rumah Singgah Engku Putri. Dengan anggaran Rp 643 160 000. Sementara untuk Belanja Dokumentasi 1 paket Rp 1 500 000. Kemudian untuk biaya publikasi 1 paket sebesar Rp 1 500 000.
Pada program. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan. Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menghabiskan anggaran Rp 436 juta. Untuk belanja Dokumentasi selama 1 tahun mencapai Rp 2 500 000.
Kemudian program. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan penanganan TKI Bermasalah dan keluarganya di deportasi dari Malaysia dengan anggaran Rp 608, 500 000. Untuk belanja Dokumentasi untuk selama 1 tahun Rp 3 juta.
Dan untuk program Pelayanan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan. Pelayanan Pelindungan Sosial Psikososial bagi PMKS pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3) dengan anggaran Rp 56 juta. Sementara untuk Belanja Dokumentasi sebanyak 1 paket sebesar Rp 2 juta.
Selanjutnya program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan, Penyediaan Fasilitas Pusdalops. Dengan nilai anggaran Rp 173 juta, sementara untuk Belanja Dokumentasi dalam 1 tahun Rp 3 juta.
Disinyalir sebagian besar anggaran dokumentasi dan publikasi fiktif dan diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Hingga berita ini di unggah, Juradi Esram belum menjawab permintaan konfirmasi yang disampaikan media ini melalui pesan singkat via ponselnya pada Kamis (27/06). Meskipun pesan permintaan konfirmasi itu menyatakan terkirim (delivered). Media ini kemudian menghubungi langsung, terdengar nada masuk namun tidak diangkat.(aliasar)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Rab 03 Jul 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini
