| | 118 kali dibaca

Posisi Gubernur dan Kepala Daerah di wilayah Provinsi

Oleh
Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA
Posisi seorang Gubernur memiliki tugas dan fungsi yang melekat sekaligus yaitu pertama
sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi dan kedua; Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (wilayah Provinsi). Pemerintah di sini diartikan sebagai Pemerintah Pusat. Oleh sebabitu, bukanlah pekerjaan mudah memegang 2 tugas dan fungsi sekaligus. Gubernur memiliki posisi sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Pusat disini dimaksudkan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi memiliki peran, tugas dan
wewenang yang sangat strategis dan menentukan dalam keberlangsungan pemerintahan tidak hanya di tingkat Provinsi namun juga di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Oleh sebab itu tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah mengkoordinasikan dan
memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota..
Seorang Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi juga bermakna sebagai wakil Presiden di daerah (wilayah Provinsi).
Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan antara lain mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan antara pemerintah daerah di wilayah Provinsi dengan instansi vertikal, antar
instansi vertikal di wilayah Provinsi, antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dan antar Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi menerapkan asas Dekonsentrasi, manakala posisi Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi menerapkan asas Desentralisasi.
Koordinasi di wilayah Provinsi dapat diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna mencapai keterpaduan dan keserasian baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Provinsi, antara instansi vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
guna tercapai aspek efektifitas dan efisiensi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (Good Government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut menjadi tugas Gubernur guna tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas luasnya.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan berkesinambungan.
Dari semua tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah
Provinsi tersebut menunjukkan bahwa Gubernur berperan dalam mengkoordinasikan semua stakeholders dalam setiap setiap permasalahan yang muncul baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/kota. Utamanya adalah peran Gubernur dalam menjaga stabilitas politik di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal memiliki tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi, Gubernur juga memiliki wewenang dalam hal menyelesaikan perselisihan dengan cara pembinaan dalam hal penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
Dalam hal posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi
pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui
mekanisme dana Dekonsentrasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Dalam Negeri maupun Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah non
Kementerian. Demikian pula halnya, Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi
karena jabatannya tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi. Oleh karenanya, dalam praktek pelaksanaan dan mekanismenya, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi maupun Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi dapat saling bersinergi dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi keduanya baik asas Desentralisasi maupun asas Dekonsentrasi.
Penguatan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah
pusat di wilayah Provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan
pemerintahan. Di samping itu pula, penguatan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah akan
dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan
Desentralisasi seperti halnya dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sebagai Kepala Daerah di
wilayah Provinsi, Gubernur menjalankan asas Desentralisasi yang bermakna bahwa Gubernur
menjalin hubungan kemitraan dengan DPRD di wilayah Provinsi. Kemitraan Gubernur sebagai
Kepala Daerah dan DPRD Provinsi akan melahirkan harmonisasi terhadap asas Desentralisasi yang akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan.
Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi,
maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan konflik yang terjadi di antara Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam wilayah Provinsi. Sebaliknya Bupati/Walikota dapat melaporkan
permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar Kabupaten/Kota.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi selain sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan tugas
dan wewenang kepada Gubernur seperti pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi selalu berkoordinasi
dan bersinergitas dengan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi dalam hal pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Kabupaten/Kota. Provinsi dalam hal ini memiliki peran sebagai
intermediate government (perantara pemerintahan). Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi dibantu oleh perangkat Gubernur. Perangkat Gubernur ini diantaranya Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah tersebut karena jabatannya juga merangkap sebagai Sekretaris Gubernur yang mana Gubernur menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi. Posisi Sekretaris Daerah sama pentingnya dengan Sekretaris Gubernur. Oleh sebab itu, Gubernur dalam menjalankan asas Dekonsentrasi sekaligus pula menjalankan asas Desentralisasi sebagai Kepala Daerah dan begitu pula sebaliknya.
Oleh yang demikian, posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi
maupun posisi Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Catatan : Penulis Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Riau/
Alumni IKMAS UKM, Malaysia
Ditulis Oleh Pada Kam 06 Des 2018. Kategory Cerpen/Opini, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek