Lingga Radar Kspei-Rapat koordinasi monitoring tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Lingga, Selasa (10/11/2026), mendadak menjadi sorotan. Bukan semata karena agenda pemberantasan korupsi, tetapi juga insiden kedatangan sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga menyeruduk ke ruang rapat dan berteriak-teriak dengan membawa poster mini memanggil nama nama KPK dengarkan aspirasi kami.
Insiden tersebut memunculkan pemberitaan pengakuan yang menyebut dua pejabat Pemkab Lingga berupaya menghalangi kedatangan kelompok tersebut. Bahkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lingga, Safaruddin, ikut disebut sebagai salah satu pejabat yang diduga menahan mereka.
Namun, Safaruddin membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebut pemberitaan yang menyeret namanya sebagai bentuk fitnah karena tidak sesuai dengan posisi dan peristiwa yang dialaminya saat kejadian.
“Ini telah terjadi fitnah yang luar biasa. Ditulis di berita lalu di framing bahwa kehadiran sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Pemuda di acara rapat dan menggeruduk masuk, katanya sempat ditahan dua pejabat, salah satunya saya. Ini fitnah,” ungkap Safaruddin, Kamis (12/11/2026).
Pria yang akrab disapa BS itu menegaskan, tidak pernah ada upaya darinya untuk menolak kedatangan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga tersebut. Ia pun mempersilakan untuk cek CCTV jika disebut dirinya sempat menghadang atau lainnya.
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada hak masyarakat menyampaikan laporan dugaan korupsi kepada KPK, melainkan cara dan tempat penyampaiannya. Terlebih, kegiatan tersebut merupakan rapat resmi pemerintahan dengan peserta undangan terbatas.
“Mana ada saya mencoba menolak kedatangan mereka. Tetapi tentunya ada etika. Ini masih acara resmi. Kalau tujuannya memberikan laporan, ada mekanismenya. Jangan sampai membuat keributan dalam acara resmi,” tegasnya.
Safaruddin bahkan mengaku berada di lantai bawah ketika sejumlah orang tersebut masuk ke ruang rapat. Karena itu, ia mempertanyakan dasar pemberitaan yang menyebut dirinya ikut menghadang atau menahan kelompok tersebut.
“Saya sendiri saat kejadian, ketika mereka masuk ke acara, berada di bawah. Bukan di atas. Jadi ini fitnah kalau saya disebut menahan atau menolak mereka,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, dalam insiden tersebut terdapat seorang pejabat yang hampir menjadi sasaran pemukulan ketika berusaha melerai aksi masuknya sejumlah orang ke ruang rapat.
Insiden itu jelasnya bukan lagi sekadar persoalan penyampaian aspirasi, melainkan sudah menyentuh persoalan keamanan dan ketertiban dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Pernyataan Safaruddin semakin tajam ketika menyinggung informasi yang diterimanya mengenai keberadaan kelompok mengatasnamakan Aliansi tersebut di salah satu hotel yang sama dengan tim monitoring KPK RI.
Ia mempertanyakan alasan kelompok yang mengaku membawa dokumen dugaan korupsi itu tidak menyerahkan laporan ketika berada di hotel atau menunggu kegiatan selesai untuk menyampaikan dokumen secara langsung kepada tim KPK.
“Jika itu benar, pertanyaannya, kenapa mereka tidak memberikan laporannya saat di hotel toh mereka menginap di hotel yang sama atau setelah acara selesai dengan menunggu di luar? Ini kan mencari sensasi. Tetapi mereka lupa, ada aturan jika ada yang membuat onar dalam rapat pemerintah, ada konsekuensi hukumnya,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, penyampaian laporan dugaan korupsi semestinya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, bukan dengan menerobos forum resmi yang sedang berlangsung.
Tak berhenti sampai di situ, sumber lain kepada awak media menyebutkan dugaan kedatangan kelompok tersebut tidak sepenuhnya berlangsung spontan.
Sumber itu mencurigai adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Lingga yang diduga memberikan informasi atau menyebarkan undangan kegiatan kepada pihak tertentu sehingga kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Lingga mendatangi lokasi rapat.
Kecurigaan tersebut turut dikaitkan dengan keberadaan seseorang berinisial SY sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga yang disebut-sebut mendokumentasikan momen ketika kelompok tersebut masuk ke ruang rapat yang tengah berlangsung.
“Saya curiga mereka dikendalikan oknum anggota DPRD Lingga. Pasalnya, yang menyiapkan foto saat Aliansi Pemuda masuk ke ruangan kegiatan monitoring, oknum berinisial SY itu mendokumentasikan di dalam ruangan dan menyebarkan fotonya,” ungkap sumber tersebut.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum DPRD tersebut masih sebatas kecurigaan sumber dan belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya koordinasi ataupun pengarahan terhadap kelompok tersebut.
Sebagai informasi, rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga itu merupakan agenda pendalaman perbaikan tata kelola pemerintahan pada dimensi internal dan eksternal.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2026 bersama KPK RI.
Pesertanya merupakan undangan terbatas, terutama kepala badan dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Artinya, forum tersebut memang dirancang sebagai ruang koordinasi dan pendalaman tata kelola pemerintahan, bukan kegiatan terbuka untuk umum.
Pada Kamis (12/11/2026), agenda koordinasi serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Bintan.(Red)
