Lingga, Radar Kepri – Warga Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, mengeluhkan pola lama yang dinilai merugikan masyarakat kecil: hak baru dibayarkan setelah persoalannya viral dan diberitakan.
Honor kader Posyandu, penyapu jalan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa untuk orang tua lansia disebut ikut terdampak.
Aspirasi itu disampaikan seorang warga kepada redaksi Radar Kepri, Senin (9/11/2026). Pelapor meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan dan kenyamanan.
Menurut warga, kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama. Pembayaran hak warga disebut baru bergerak setelah ada sorotan publik.
“Segala sesuatu baru bergerak dan baru dibayarkan setelah diviralkan atau diberitakan,” ujar warga tersebut.
Selain honor kader Posyandu dan penyapu jalan desa, warga menyebut honor tukang air PAM Desa serta BLT Dana Desa bagi lansia juga mengalami keterlambatan.
Honor perangkat dan pekerja desa sendiri turut disebut tertunggak.
Warga menegaskan tidak bermaksud menjelekkan desanya. Mereka hanya ingin hak warga kecil dibayar tepat waktu tanpa harus menunggu viral.
Warga menuntut seluruh tunggakan dilunasi 100 persen sebelum memasuki tahun 2027. Mereka tidak ingin kewajiban tersebut dibawa ke tahun anggaran 2027, apalagi sampai ada hak yang hangus dan tidak terbayarkan.
“Biarlah hak warga dibayar tepat waktu karena kewajiban, bukan karena sudah viral,” tegasnya.
Warga juga meminta media ini menjembatani persoalan tersebut dengan melakukan konfirmasi kepada Camat Singkep Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lingga.
Persoalan ini dinilai menyentuh kelompok yang paling bergantung pada honor kecil. Kader Posyandu, petugas kebersihan, dan pengelola air bersih umumnya mengandalkan insentif tersebut untuk kebutuhan harian.
Sementara bagi lansia, BLT Dana Desa menjadi penopang kebutuhan dasar.
Pengelolaan keuangan desa terikat pada tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember. Kewajiban yang tidak diselesaikan dalam tahun berjalan berisiko menimbulkan persoalan administrasi pada tahun berikutnya.
Hingga kini belum diketahui besaran tunggakan, lama keterlambatan, maupun jumlah penerima yang terdampak. Informasi dari warga juga masih memerlukan verifikasi.
Hingga berita ini diunggah, media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Pulau Lalang, bendahara dan perangkat desa terkait, Camat Singkep Selatan, serta Dinas PMD Lingga terkait kebenaran informasi tersebut, penyebab keterlambatan, dan rencana penyelesaian tunggakan sebelum akhir tahun anggaran.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak. (Aliasar)
