Lingga, Radar Kepri – Kedatangan ketua Ketua Tim Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Uding Juharudin di Kabupaten Lingga, Selasa (10/11/2026), mendapat perhatian sejumlah kalangan masyarakat. Bahkan, kedatangan tersebut disambut dengan aksi orasi oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lingga.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di lingkungan Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga.
Dalam orasinya, Aliansi Pemuda Lingga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan tindak lanjut secara maksimal dari Aparat Penegak Hukum (APH), baik di Kabupaten Lingga maupun di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua Aliansi Pemuda Lingga, Yusri Mandala, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp menjelaskan, kedatangan utusan KPK tersebut dimanfaatkan pihaknya untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi perhatian mereka.
“Kami dari Aliansi Pemuda menyerahkan data dugaan korupsi kepada utusan KPK ketika berada di aula Bapedda Kabupaten Lingga. Alhamdulillah, utusan KPK, Pak Uding, menyambut kami dengan baik dan berkas laporan dugaan korupsi kami diterima,” jelas Mandala.
Menurutnya, penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap data yang telah disampaikan dapat menjadi bahan bagi KPK untuk melakukan penelaahan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Zuhardi alias Juai, yang juga tergabung dalam Aliansi Pemuda Lingga, turut menyampaikan persoalan lain yang menjadi perhatian mereka, yakni dugaan praktik jual beli lahan di Kabupaten Lingga.
“Kami meminta KPK menanggapi isu jual beli lahan tersebut. Ada lahan-lahan masyarakat yang digarap, tetapi sampai sekarang belum dibayar,” ungkapnya.
Menurut Juai, persoalan penguasaan dan pembayaran lahan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, menyangkut hak masyarakat yang harus memperoleh kepastian dan perlindungan.
Aliansi Pemuda Lingga berharap kedatangan KPK tidak sekadar menjadi agenda kunjungan, tetapi juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dianggap belum memperoleh penyelesaian.
Mereka juga meminta agar setiap laporan dan data yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penelaahan sesuai prosedur hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari pihak KPK mengenai materi laporan yang diserahkan Aliansi Pemuda Lingga maupun langkah tindak lanjut atas dokumen tersebut. (Aliasar)
