Lingga, Radar Kepri – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD, Syarifah Riva Wartety Anugrah, menuai kritik tajam.
Sejumlah pihak menilai pengelolaan keuangan daerah di instansi tersebut dinilai carut-marut dan tidak profesional.
Indikasi ketidakmampuan tersebut terlihat dari terhambatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran kepada pihak ketiga (kontraktor) hingga memasuki Juni 2026. Alasan klasik.”Kas daerah kosong” kerap menjadi dalih pihak BPKAD.
Padahal, menurut data yang dihimpun, dana transfer dari pemerintah pusat ke kas Pemkab Lingga sudah masuk dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 532 miliar.
Hingga saat ini, belum ada transparansi mengenai alokasi dan realisasi penggunaan anggaran tersebut.
Seorang ASN di lingkungan Pemkab Lingga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“TPP kami belum dibayar selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember 2025 serta bulan Mei hingga Juni 2026,” ujarnya kepada redaksi Radar Kepri.
Keluhan senada juga datang dari kalangan kontraktor. Salah seorang penyedia jasa mengaku nasibnya terkatung-katung karena tagihan pekerjaannya sejak tahun 2025 belum juga dilunasi hingga pertengahan tahun 2026.
“Pekerjaan sudah rampung sejak 2025, tetapi sampai Juni 2026 pembayaran belum juga terealisasi. Saat kami mendatangi kantor BPKAD untuk meminta kejelasan, Plt. Kepala BPKAD sulit ditemui dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas luar,” keluh kontraktor
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.
Minimnya keterbukaan informasi publik terkait arus kas daerah membuat spekulasi liar berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Lingga belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi kepada Syarifah Riva Wartety Anugrah terus dilakukan oleh tim redaksi, namun belum membuahkan hasil.
Pengamat kebijakan publik setempat mendesak agar Bupati Lingga segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Plt. di instansi krusial seperti BPKAD.
Jika pengelolaan keuangan tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas pelayanan publik dan kepercayaan rekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
“Ini lah akibat kepemimpinan yang tidak kompeten, seluruh admistrasi amburadul tapi bupati tetam mempertahankan plt itu ada apa,? Pungkas sumber yang sama.
Apakah kondisi tersebut merupakan dampak dari kesalahan perencanaan anggaran, atau ada faktor lain yang menyebabkan kendala likuiditas di kas daerah?
Hingga berita ini diunggah, upaya konfirmasi terus diupayakan kepada pihak terkait lainya.
Tim Radar Kepri akan terus memantau perkembangan terkait tindak lanjut dari aspirasi para ASN dan kontraktor ini. (Aliasar)
