Ternyata, Sekda Lingga Benar Dipanggil Jaksa

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Rully Afandi, S. H.,M.H

Lingga, Radar Kepri – Informasi mengenai pemanggilan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda Kab) Lingga, H. Armia, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ternyata benar.

Pemanggilan Armia tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., yang dikonfirmasi melalui Kasi Intel Kejari Lingga, Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).

“Terkait informasi tersebut benar, pemanggilan terhadap Armia terkait temuan BPK. Saat ini, tim sedang melakukan pendalaman,” jelas Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pendalaman terhadap persoalan tersebut dilakukan.

Dalam pantauan RadarKepri.com, terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Lingga yang menjadi perhatian publik.

Di antaranya, dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahun 2023, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sejumlah dugaan kasus lainnya yang dikabarkan tengah ditangani Polda Kepri.

Selain pemanggilan Armia, Kejari Lingga sebelumnya juga telah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lingga terkait dugaan persoalan dalam proyek perluasan Pelabuhan Ro-Ro Jagoh, Dabo Singkep.

Namun, hingga saat ini, perkembangan penanganan persoalan proyek pelabuhan Ro-Ro tersebut belum diketahui secara jelas oleh publik.

Pemanggilan Sekda Lingga oleh pihak kejaksaan ini pun menjadi perhatian masyarakat. Terlebih, Sekda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi pengelolaan keuangan daerah.

Publik berharap Kejari Lingga dapat mengusut secara profesional setiap persoalan yang berkaitan dengan temuan BPK maupun dugaan penyimpangan anggaran lainnya.

Masyarakat juga berharap agar proses pendalaman tersebut tidak berhenti sebatas pemanggilan, tetapi dapat memberikan kejelasan mengenai ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan kerugian keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pendalaman yang dilakukan tim Kejari Lingga. (Aliasar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *