
Lingga, Radar Kepri – Kinerja Inspektorat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa mulai dipertanyakan.
Pasalnya, dari tahun ke tahun masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan dan pembinaan yang menjadi tugas Inspektorat telah berjalan secara maksimal.
Di Kabupaten Lingga, daerah yang berjulukan “Bunda Tanah Melayu” itu, fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terhadap berbagai persoalan yang berulang dalam pengelolaan anggaran.
Hal ini terlihat ketika awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M Ja’is, terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Rabu (18/11/2026).
Ja’is menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut karena belum menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Meski demikian, Inspektorat menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
“Terima kasih informasinya, akan segera kami tindaklanjuti. Sampai saat ini tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat kepada Inspektorat,” terang Ja’is melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat Inspektorat merupakan unsur pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan OPD.
Selain dugaan penyalahgunaan Dana Desa di sejumlah desa, persoalan lain juga muncul dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah masih menjadi perhatian. Bahkan, dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, persoalan temuan pemeriksaan disebut masih terus muncul dan membutuhkan penyelesaian serta pengawasan lebih lanjut.
Tak hanya itu, persoalan aset daerah dengan nilai lebih dari Rp10 miliar yang berada di bawah pengawasan Sekretariat Daerah (Sekda) Lingga juga menjadi sorotan. Keberadaan dan pertanggungjawaban aset tersebut hingga kini masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Sebab, keberadaan Inspektorat diharapkan mampu melakukan pencegahan, pemeriksaan, serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
Publik pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi terkait tindak lanjut pengawasan Inspektorat terhadap berbagai persoalan tersebut masih diperlukan agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat terungkap secara jelas (Aliasar)







