Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Oleh
Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA
Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau.

 

Pada hakekatnya otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi. Sudah sewajarnya asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan diperkuat di daerah secara serius dan sungguh-sungguh. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus urusan yang ada di daerahnya. Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas dekonsentrasi dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah suatu keniscayaan dalam rangka membangun demokrasi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah hingga saat ini sudah berjalan dengan baik dan harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setiap tahunnya pemerintah memperingati hari otonomi daerah, dan 25 April tiap tahunnya ditetapkan sebagai hari otonomi daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996. Ini maknanya bahwa, otonomi daerah telah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan otonomi daerah. Selama otonomi daerah berjalan sudah banyak daerah-daerah yang telah berkembang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta meningkatkan infrastruktur di daerah.

Hakikat dari penerapan otonomi daerah sesungguhnya adalah bagaimana daerah dapat melakukan dan melaksanakan urusan yang telah di berikan oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain lima urusan yang dikecualikan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangannya seperti melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yaitu dalam hal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Pemerintah daerah dapat melaksanakannya dengan segala inovasi dan keunggulan daerah untuk dilaksanakannya di daerah dengan segala potensi yang dimiliki oleh daerah. Selain kewenangan yang dikecualikan tersebut, kewenangan lainnya dapat saling koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus secara bersama sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama-sama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat tentu berharap banyak terhadap penerapan otonomi daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu agenda reformasi, penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang sangat strategis dan sangat urgen sebagai suatu kebijakan yaitu desentralisasi yang memberikan sebagian kewenangan untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah dapat dikatakan suatu keniscayaan yang mutlak dan wajib dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan mengejar ketertinggalan di daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di daerah. Penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari pro dan kontra menyangkut hasil yang telah dicapai maupun dampak negatif dari penerapan otonomi daerah itu sendiri. Tentu bicara otonomi daerah tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan masyarakat yang diberikan kewenangan tersebut untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti halnya urusan wajib harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut seperti halnya kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan tersebut seperti halnya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *