
Lingga, Radar Kepri – Inspektorat baru akan melakukan audit anggaran dana desa (DD) Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.
Pasalnya, karena sejauh ini belum ada laporan laporan dari masyarakat setempat terkait dugaan penyelewengan anggaran.
Hal disampaikan kepala Inspektorat kabupaten Lingga saat di konfirmasi melalui pesan Whatsap nya Rabu (18/11/2026)
Meskipun gencar disorot media ini tentang dugaan korupsi dana di desa tersebut. Ja’is menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut karena belum menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Meski demikian, Inspektorat menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
“Terima kasih informasinya, akan segera kami tindaklanjuti. Sampai saat ini tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat kepada Inspektorat,” terang Ja’is melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat Inspektorat merupakan unsur pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan OPD.
Selain dugaan penyalahgunaan Dana Desa di sejumlah desa, persoalan lain juga muncul dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah masih menjadi perhatian. Bahkan, dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, persoalan temuan pemeriksaan disebut masih terus muncul dan membutuhkan penyelesaian serta pengawasan lebih lanjut.
Tak hanya itu, persoalan aset daerah dengan nilai lebih dari Rp 10 miliar yang berada di bawah pengawasan Sekretariat Daerah (Sekda) Lingga juga menjadi sorotan. Keberadaan dan pertanggungjawaban aset tersebut hingga kini masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Sebab, keberadaan Inspektorat diharapkan mampu melakukan pencegahan, pemeriksaan, serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
Publik pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi terkait tindak lanjut pengawasan Inspektorat terhadap berbagai persoalan tersebut masih diperlukan agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat terungkap secara jelas (Aliasar)







