
Lingga, Radar Kepri – Informasi mengenai pemanggilan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ternyata benar.
Pemanggilan Armia tersebut berkaitan dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Hal itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., melalui Kasi Intel Kejari Lingga, Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).
Kabar pemanggilan tersebut mendapat perhatian masyarakat, termasuk Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) di Kabupaten Lingga.
Perwakilan LAMI, Satriyadi, menyampaikan apresiasi kepada Kejari Lingga atas langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan temuan BPK.
Namun, di balik apresiasi tersebut, ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Lingga.
“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kejari Lingga terkait upaya penegakan hukum sebagaimana fungsi dan tujuan hukum itu dibentuk. Akan tetapi, yang menjadi tanda tanya publik, khususnya LAMI, apakah penegakan hukum benar-benar dapat ditegakkan sebagaimana mestinya,” ujar Satriyadi saat ditemui di kediamannya.
Menurutnya, selama ini LAMI melihat sejumlah persoalan besar di Kabupaten Lingga yang dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan hukum secara jelas.
Karena itu, pihaknya berharap Kejari Lingga tidak tebang pilih dalam menangani setiap dugaan pelanggaran, baik penyalahgunaan wewenang maupun dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami berharap penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Satriyadi juga mengingatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Lebih lanjut, Satriyadi berharap proses penegakan hukum di Kabupaten Lingga berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menjadikan pihak tertentu sebagai tumbal untuk melindungi pihak lain.
“Penegakan hukum harus tegak lurus. Jangan sampai ada yang dikorbankan hanya untuk menutupi tanggung jawab pihak lain. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan melakukan korupsi harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya, bukan justru menjadikan bawahan sebagai tumbal,” katanya.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut dari setiap proses pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Kalau hanya sebatas membidik, memanggil, kemudian pada akhirnya tidak ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban dari sisi hukum, untuk apa? Publik tentu menginginkan adanya kepastian dan tindak lanjut yang jelas,” tutup Satriyadi. (Aliasar)







