Lingga, Radar Kepri- Gelombang kritik terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lingga terus mengemuka di ruang publik. Namun di tengah derasnya sorotan tersebut, muncul peringatan agar kritik tidak bergeser menjadi serangan personal yang berpotensi menyesatkan opini publik.
Koordinator Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau, Yogi Saputra, menilai sebagian narasi yang berkembang terkait kinerja Ketua DPRD Lingga belum sepenuhnya disajikan secara utuh dan proporsional. Ia menyoroti adanya kecenderungan penyampaian informasi yang parsial hingga memicu persepsi publik yang dinilai tidak berimbang.
“Sebagian kritik disampaikan secara sepotong-sepotong. Data dan konteks tidak utuh sehingga membentuk opini yang cenderung bias,” kata Yogi, Selasa (6/5/2026).
Menurut dia, jika ditelaah secara menyeluruh melalui pemberitaan media maupun fakta di lapangan, DPRD Lingga masih menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana mestinya.
Ia menyebut sejumlah agenda strategis yang telah dijalankan DPRD Lingga, di antaranya pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp863 miliar, pelaksanaan rapat paripurna terkait evaluasi LKPJ kepala daerah, hingga keterlibatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD.
Selain itu, DPRD Lingga juga disebut terlibat dalam dorongan kebijakan di sektor pendidikan, pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga advokasi legalitas tambang rakyat guna membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, Yogi mengingatkan bahwa kritik terhadap pejabat publik tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Hanya saja, ia menilai kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik itu penting sebagai kontrol sosial. Tetapi ketika mulai bergeser ke ranah personal dan dibangun dari fakta yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi kontrol, melainkan pembentukan opini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dinilai kerap mempercepat penyebaran narasi tanpa proses verifikasi yang memadai.
“Tidak semua yang viral mencerminkan kondisi sebenarnya. Narasi yang terus diulang bisa dianggap benar oleh publik, meski belum tentu sesuai fakta,” katanya.
Yogi menegaskan, ruang demokrasi membutuhkan kritik yang objektif dan berimbang agar kualitas diskursus publik tetap terjaga.
“Kita membutuhkan kritik yang mencerahkan dan berbasis fakta, bukan kritik yang menjatuhkan secara personal. Publik juga harus lebih cermat memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terverifikasi,” tuturnya.
Ia pun mengajak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk tetap mengedepankan akal sehat dan verifikasi data dalam menyikapi isu politik maupun pemerintahan daerah.
“Jika ruang publik terus dipenuhi separuh fakta dan serangan personal, yang terdampak bukan hanya individu, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Yogi.(Irfan)
