'
| | 135 kali dibaca

Kejagung Gelar FGD Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum di Laut

Rina Virawati SH MH mewakili biro hukum dan hubungan luar negeri Kejagung RI.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Biro hukum dan hubungan luar negeri Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kepri menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Implementasi dan Impilkasi Penegakan Hukum di Laut “, Kamis (07/11) di hotel CK Tanjungpinang.

Pemaparan materi dan diskusi panel dibagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, DR Asri Agung Putra SH MH sebagai nara sumber utama. Sesi kedua menghadirkan Kapolda Kepri, Irjen Andap B R selaku nara sumber pembanding. Sesi ketiga, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Tanjungpinang selaku nara sumber pembanding dan sesi ke empat menghadirkan Kakanwil DBC Khusus Kepri, juga sebagai pemateri pembanding. Sesi kelima dilanjutkan usai istirahat dan makan siang dengan pemateri dari akademis, dosen fakuktas hukum Unri, Dr Erdianto Efendi SH MHum.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun diwakili Sekda Kepri, TS Arif Fadilah memberikan sambutan atas kegiatan ini sebelum kegiatan dibuka oleh Kajati Kepri.”Pak Gubernur sangat ingin hadir, namun ada tugas sehingga menugaskan saya untuk mewakili menghadiri kegieatan ini.”ucap Sekda.

Pembicara utama (keynote speech) berasal dari Kepala biro hukum Kejaksaan Agung RI, Darmawel Aswar SH MH diwakili kepala bagian rancangan pertimbangan hukum Rina Virawati SH MH.”Penegakan hukum di Laut multi institusi menjadikan penegakan hukum di laut Indonesia menjadi unik dan bersifat sektoral sehingga berpotensi penegakan hukum menjadi berkotak-kotak sesuai kewenangan masing-masing.”katanya.

Dilanjutkan, disisi lain problemnya semakin kompleks jika suatu pelanggaran hukum/kejahatan dilaut dilakukan seseorang/beberapa orang atau bahkan korporasi melanggar ketentuan pidana sehingga penegak hukum tersebut belum tentu bisa secara yuridis diberi kewenangan untuk menangani semua perkara, semua pelanggaran/kejahatan tersebut.

Sementara itu Kajati Kepri, DR Asri Agung Putra SH MH mengungkapkan, setidaknya ada 15 UU yang mengatur penegakan hukum laut.”Luas Kepri ini 90 persen laut. Potensi kejahatan dilaut sangat besar. Begitu juga dengan potensi meningkatkan keuangan negara sangat besar.”terangnya.

Ditambahkan Kajati, sinergisitas antara penyidik lintas institusi diharapkan memberi kemanfaatan dan dikelola oleh Pemerintah sehingga nawa cita Presiden RI Joko Widodo yang menegaskan negara harus hadir di laut tercapai.”Untuk itulah FGD ini hadir. Semoga kegiatan ini bermamfaat bagi kita dan bangsa ini.”pungkasnya.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Rab 07 Nov 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek