Informasi ini diperoleh Radar Kepri dari seorang sumber di Tanjungpinang, beberapa hari lalu. Sumber yang diketahui memiliki usaha penjualan ban motor bekas mengungkapkan bahwa dirinya didatangi dua orang yang mengaku sebagai tim auditor Inspektorat Kabupaten Lingga.
Kedatangan dua orang tersebut, kata sumber, untuk memastikan kebenaran kuitansi pembelian sekitar 50 hingga 60 unit ban motor bekas yang diduga digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Pulau Medang.
“Minggu kemarin ada dua orang yang mengaku dari Inspektorat Kabupaten Lingga datang ke tempat saya. Mereka menanyakan kebenaran kuitansi pembelian ban motor bekas atas nama kepala desa. Saya sampaikan bahwa kuitansi tersebut bukan berasal dari saya,” ujar sumber tersebut.
Ia menegaskan, kuitansi yang dibawa tim auditor itu dipastikan palsu. Pasalnya, ia tidak pernah melakukan transaksi tersebut, tidak pernah menandatangani kuitansi, dan tidak terdapat cap resmi usahanya.
“Saya bisa pastikan kuitansi itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangan dan tidak ada cap usaha saya. Di kuitansi itu tertulis pembelian sekitar 50 sampai 60 ban dengan harga Rp59 ribu per ban,” jelasnya.
Sumber juga mengungkapkan kejanggalan lain. Saat ia hendak mengabadikan kuitansi tersebut dengan memotretnya sebagai dokumentasi, permintaan itu ditolak oleh dua orang yang mengaku sebagai tim audit.
“Saya mau foto kuitansinya, tapi mereka tidak membolehkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M Ja’is, saat dikonfirmasi Radar Kepri melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya audit tersebut.
“Waalaikumsalam. Ya, sedang melaksanakan audit investigasi sesuai surat permintaan dari Kejari Lingga,” balasnya singkat.
Saat ditanya apakah audit tersebut dilakukan terhadap seluruh kepala desa di Kabupaten Lingga, M Ja’is menegaskan bahwa audit tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Tidak. Kalau seluruh desa, kami melaksanakan cash opname anggaran APBDes Tahun 2025,” ujarnya, Sabtu (31/1/2025).
Hingga berita ini diturunkan, Radar Kepri masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Pemerintah Desa Pulau Medang, guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
(Aliasar)
