Lingga, Radar Kepri-Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dikabarkan mengalami tekanan ekonomi akibat belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga Mei 2026.
Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Sejumlah ASN disebut jarang berada di kantor karena terlilit utang, bahkan diduga dikejar rentenir.
Informasi itu disampaikan salah seorang ASN Lingga yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi, Selasa (21/5/2026).
“Hampir sebagian ASN sekarang jarang berada di kantor. Ada yang hanya datang untuk mengisi absensi, setelah itu pergi lagi. Banyak yang tertekan karena utang,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, keterlambatan pencairan TPP membuat kondisi keuangan ASN semakin sulit. Sementara kebutuhan hidup dan biaya operasional sehari-hari terus berjalan.
“Kami heran kenapa TPP dan THR belum juga dicairkan. Padahal kami dengar Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sudah ditransfer. Kami juga punya kebutuhan keluarga dan biaya hidup,” katanya.
Ia menilai, jika pelayanan publik terganggu akibat banyak ASN tidak maksimal bekerja, kondisi itu bukan sepenuhnya kesalahan pegawai.
“Bukan kami tidak mau bekerja, tetapi kondisi ekonomi memang sedang sulit. Bahkan sudah ada ASN yang menjual aset pribadi untuk bertahan hidup,” ungkapnya.
Sumber tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Lingga segera mencairkan hak-hak ASN agar aktivitas birokrasi dan pelayanan masyarakat kembali normal.
Tak hanya TPP ASN, sejumlah pembayaran kepada kontraktor juga dikabarkan masih tertunda.
“Kontraktor juga belum dibayar. Ini menimbulkan pertanyaan publik, sebenarnya ada apa dengan kondisi keuangan Pemkab Lingga?” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Lingga dan pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan resmi.(Aliasar)
