Warga Minta Jaksa Panggil Kepala BPKAD Lingga

Lingga, Radar Kepri – Pasca pemanggilan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, Armia, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, warga meminta agar jaksa juga memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Permintaan tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri tahun anggaran 2025 mengenai penggunaan anggaran yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked) senilai Rp22.101.354.255,95.

Tidak hanya di BPKAD, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga juga menjadi objek temuan pemeriksaan BPK.

Salah seorang warga Lingga yang meminta identitasnya dirahasiakan, saat ditemui Radar Kepri.com di salah satu tempat di Tanjungpinang, Minggu (22/11/2026), berharap Kejari Lingga tidak hanya memanggil Sekda Armia.

“Saya berharap Kejari Lingga tidak hanya memanggil Sekda Armia. Tetapi kita juga berharap agar Kejari Lingga turut meminta keterangan Kepala BPKAD Lingga, Syarifah Riva Wartety Anugrah,” katanya.

Menurut sumber tersebut, persoalan penggunaan anggaran *earmarked* itu perlu mendapat perhatian serius karena nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Masyarakat harus tahu, ke mana digunakan anggaran tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, anggaran *earmarked* sebesar Rp22.101.354.255,95 pada BPKAD Lingga diketahui digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan tersebut, BPK juga mengungkap adanya kelemahan dalam pengelolaan kas daerah yang berdampak pada timbulnya utang belanja jangka pendek sebesar Rp106.786.521.701,83.

BPK turut menemukan kelebihan pembayaran honorarium bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan senilai Rp69.112.500.

Besarnya nilai anggaran yang menjadi perhatian pemeriksaan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai mekanisme penggunaan anggaran, proses pengambilan keputusan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, warga berharap Kejari Lingga dapat menindaklanjuti informasi hasil pemeriksaan BPK tersebut dengan melakukan pendalaman sesuai kewenangan hukum.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar pihak BPKAD Lingga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan terkait penggunaan anggaran *earmarked* dan munculnya kewajiban utang belanja tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Kepala BPKAD Lingga terkait permintaan warga tersebut. (Aliasar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *