Armia dituding gagal mengelola tata pemerintahan secara efektif, khususnya dalam aspek transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. Kritik juga mengarah pada lemahnya serapan anggaran serta kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ironisnya, di tengah potensi sumber daya alam Lingga yang melimpah, kondisi sosial ekonomi masyarakat dinilai stagnan. Wilayah yang dikenal sebagai “Bunda Tanah Melayu” disebut justru mengalami kemunduran, ditandai tingginya angka kemiskinan dan minimnya lapangan kerja.
“Ini paradoks. Daerah kaya, tapi rakyatnya kesulitan. Anggaran tidak jelas arahnya, sementara pengangguran meningkat,” ujar salah satu perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Tak hanya itu, lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) juga disebut menjadi faktor penghambat masuknya investasi. Sejumlah investor dikabarkan enggan masuk akibat birokrasi yang dinilai berbelit dan tidak memberikan kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, H. Armia belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat pada Selasa (7/4/2026) masih belum mendapat respons.
Situasi ini menambah tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi di tingkat atas.(Aliasar)
