Lingga, Radar Kepri – Kecewa karena janji pembayaran yang tak kunjung ditepati, sejumlah kontraktor mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/6/2026).
Kedatangan para rekanan ini bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai nasib pembayaran atas sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025. Hingga pertengahan tahun 2026, hak para kontraktor tersebut dilaporkan belum juga terbayarkan.
Para kontraktor berharap dapat beraudiensi langsung dengan Kepala BPKAD Lingga untuk memperoleh kepastian jadwal pencairan.
Namun, harapan tersebut kandas setelah staf kantor menyatakan bahwa Kepala BPKAD sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah.
Ketidakhadiran pimpinan BPKAD kian menambah kekecewaan para rekanan yang mengaku telah menunggu selama kurang lebih delapan bulan tanpa kejelasan.
Di halaman kantor, tampak para kontraktor berdiskusi sembari meluapkan keluhan terkait krisis finansial yang mereka alami akibat belum cairnya pembayaran proyek tersebut.
Salah seorang perwakilan kontraktor, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan mereka.
“Kami hanya menuntut hak atas pekerjaan yang sudah selesai 100 persen. Dampaknya sangat terasa bagi operasional kami di lapangan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan resmi.
Terpisah, salah satu pengamat kebijakan publik di Lingga menilai bahwa penundaan pembayaran proyek selama delapan bulan merupakan preseden buruk bagi pemerintah daerah.
Hal ini dinilai dapat mengganggu iklim investasi dan kepercayaan para pelaku usaha lokal terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
”Seharusnya ada komunikasi yang transparan. Jika memang ada kendala pada arus kas daerah, pemerintah daerah harus memberikan jadwal yang pasti, bukan sekadar janji yang terus diundur,” ungkap pengamat tersebut.
Para kontraktor yang hadir pada aksi hari ini menyatakan tidak akan tinggal diam.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Lingga segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga sebelum persoalan ini semakin berlarut-larut. (Aliasar)
