Lingga, Radar Kepri=Terkait pengisian jabatan srategis yang diduduki Pelaksana Tugas, Pemkab Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan siapkan open bidding dalam waktu dekat ini.
Namun, persiapan open bidding kursi strategi ini menjadi sorotan dari Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga (APKL) Yusri Mandala.
Mandala menuntut Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Dan Segerakan definitif di seluruh OPD yg ada di kalangan pemerintah kabupaten lingga.
Tuntutan tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga kepada radar Kepri.com secara tertulis melalui Pesan Singkat WhatsApp nya. (Kamis (14/05/2026) berikut penyataan nya.
“Sehubungan dengan pernyataan Bapak yang dimuat di media pada Kamis, 14 Mei 2026, terkait rencana Pemerintah Kabupaten Lingga melalui BKPSDM untuk menggelar seleksi terbuka/open bidding pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di sejumlah OPD, termasuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, maka Aliansi Pemuda Kawal Lingga (APKL) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Atas komitmen BKPSDM Kabupaten Lingga dalam menerapkan sistem merit melalui seleksi terbuka. Langkah ini kami nilai sebagai upaya penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan bebas dari praktik titipan politik.
Untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil open bidding, khususnya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. APKL memohon agar BKPSDM membuka akses informasi terkait:
1. Susunan dan nama-nama Tim Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama
2. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian kompetensi, rekam jejak, dan integritas calon
3.Jadwal dan tahapan seleksi secara rinci
4. Mekanisme pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses seleksi.
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga saat ini menjadi sorotan publik terkait dugaan penyimpangan anggaran pendidikan dan dugaan nepotisme paket proyek oleh oknum sekda semasa bupati mohd nizar T.A 2023-2024-2025 wajib di priksa yang telah dilaporkan APKL ke Kejaksaan Negeri Lingga pada 6 Mei 2026 dan aksi di tgl 11 mei senin lalu saat ini dalam tahap Pulbaket.
Untuk menjaga netralitas dan mencegah potensi konflik kepentingan, kami meminta agar calon pejabat definitif yang terpilih tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perkara tersebut, serta memiliki rekam jejak integritas yang jelas.
Mandala menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi sebagai pengawas eksternal masyarakat dalam proses seleksi terbuka ini, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 52 yang mendorong partisipasi publik dalam pengisian jabatan ASN.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar BKPSDM Kabupaten Lingga dapat menjalankan proses seleksi secara objektif, akuntabel, dan transparan demi kepentingan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Kembalikan birokrasi ke posisinya agar roda pemerintahan kembali normal tanpa kepentingan elit politik, Hidup Rakyat!
Terkait uraian diatas, hingga berita ini ditayangkan upaya konfirmasi terus diupayakan kepada pihak terkait lainya. (Aliasar)
