'
| | 1.920 kali dibaca

Kisruh Defisit Anggaran, DPRD “Takut” Gunakan Hak Angket

Kamarudin Ali dan Silpa 2012 yang ditandatangani Bupati Lingga, Drs H Daria.

Kamarudin Ali dan Silpa 2012 yang ditandatangani Bupati Lingga, Drs H Daria.

Lingga, Radar Kepri-DPRD Lingga di nilai lebay terkait persoalan carut marut APBD TA 2014 dan DPAL Rp 28 Milyar. Karena, faktanya sampai kini langkah konkrit DPRD dalam menggunakan hak-hak DPRD terkait kisruh yang ada seperti tak berfungsi. Padahal wakil rakyat memiliki hak angket dan hak interplasi dan lainya, menjadi syarat mutlak yang mestinya dipergunakan DPRD secara kelembagaan.  Nyatanya, sampai kini terkait kisruh dan persoalan yang ada apalagi statmen yang muncul ke media tak ubah seperti LSM dan OKP saja, langkah nyata dinilai nihil dalam menggunakan hak-hak DPRD Lingga.
Semestinya, anggota DPRD Lingga melakukan usulan hak angket salah satunya yang di bawa dalam dalam paripurna DPRD Lingga. Apalagi selama ini hal yang di sampaikan pimpinan maupun anggota DPRD Lingga adanya persoalan yang terjadi. Sehing timbul citra, DPRD Lingga hanya NATO ( No Action Tak Only).

Kapasitas kelembagaan sampai kini hampir 2 bulan berjalan nyatanya tak di lakukan terkait utang sekitar Rp 134 Milyar dan DPAL Rp 28 milyar seperti yang di sampaikan Kamarudin Ali salah satu Pimpinan DPRD Lingga pada wartawan.

Dalam hal ini, setidaknya DPRD Lingga membentuk hak Angket, apalagi ada unsur Kerugian Negara dan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di sampaikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik di kabupaten Lingga. Sebab agar terang benderang persoalan yang ada baik DPAL Rp 28 milyar tersebut dan Hutang Anggaran Rp 134 Milyar dan tidak terkesan adanya serangan politik di akhir masa jabatan Bupati Daria.

Hak angket semestinya dilakukan dalam mengungkap kebenaran atas persoalan yang terjadi dan guna menyelidiki apakah pemerintah daerah khususnya Terkait telah melakukan pelanggaran Peraturanan dan perundang-undangan atau tidak atau ada unsur kerugian negaranya akibat permasalahan tersebut.  Hal ini di lakukan jangan sampai adanya Pranata politik dalam menyelamatkan kelambagaan dan menghinari dugaan buang badan Terkait masalah yang ada. Apalagi tekait DPAL Bukan hanya saat ini saja, bahwa kejadian DPAL sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya anehnya tidak pernah di persoalkan.

Apalagi, kalau di setujui dalam paripurna untuk terbentuknya Pansus hak angket dapat di serahkan ke aparat penegak Hukum atas hasil penyelidikan pansus hak angket tersebut, sehingga persoalan ini menjadi terang benderang, bukan menjadi bola panas dan menghakimi eksekutif. Hal ini dapat di lakukan dan di lihat siapa saja anggota DPRD setuju atau tidak terbentuknya pansus tersebut.

Aneh memang, sampai saat ini, sejak bergulir persetujuan APBD-Perubahan tahun anggaran 2014 dan hutang Anggaran tahun 2014, bola panas politik hak dan pengawasan DPRD Lingga terkesan lemah, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan  terhadap peraturan daerah dan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah terkesan mandul.

Hak-Hak yang Dimiliki DPRD Lingga, seperti halnya hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau atas kejadian luar Biasa Kabupaten Lingga dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai Tindak lanjut atas pelaksanaan Hak Interplasi dan hak angket. Nyatanya, Bola panas Persoalan yang terjadi Cenderung ke arah Politik dan mempertontonkan statmen demi statmen yang di lontarkan ke media masa, ujung dari persoalan  sampai kini semakin tidak jelas.

Dalam hal, DPAL (Dokumen Penggunaan Anggaran Lanjutan ) Rp 28 Milyar yang di anggap illegal, sebagaimana yang di sampaikan tidak di bahas oleh DPRD dalam APBD tahun Anggaran 2014 lalu. Namun hal ini di nilai janggal, sebab dalam Penjabaran APBD TA 2014 yang di sahkan DPRD pada awal tahun 2014 lalu. Tertuang pembiayaan kegiatan lanjutan sebesar Rp 28,7 Milyar rupiah.

Sebagaimana halnya dengan tahunAnggaran 2014, DPAL peenah di lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti dalam APBD TA 2013 dan APBD TA 2012 lalu, namun sama halnya dengan tahun TA 2014. hal ini sudah di sahlan dan di setujui DPRD Lingga tahun sebelumnya yang kala itu, Ketua DPRD Lingga di jabat H Kamarudin Ali , S.H.  namun kalau tahun sebelumnya dengan pola yang sama dan aturan yang sama bahkan tidak menjadi temuan pula dalam hasil audit inspektorat maupun BPK, sebagaimana yang di ungkakan sumber media ini.”DPAL pada Tahun 2013 dan tahun 2012 tidak sebesar tahun anggaran 2014 lalu, sebab pada tahun 2012 nilainya sebesar.Rp 15,7 milyar atas pembiayaan legiatan tahun 2011, dan pada tahun anggaran 2013 nilainya sebesar Rp 3, 8 milyar, nyatanya tidak menjadi persoalan pula.”jelas sumber yang sama.

Sebagaimana di jelaskan sumber tersebut, DPAL-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran selanjutnya. DPAL-SKPD hanya untuk pembebanan kegiatan belanja langsung yang telah diestimasikan tidak selesai pada waktunya.

DPAL disahkan oleh PPKD setelah dilakukan proses verifikasi terhadap kebenaran DPAL yang diajukan baik dari segi material maupun formal. Proses verifikasi yang dimaksud meliputi, sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan , Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D atau SP2D yang belum diuangkan.

Dirinya mencontohkan. Misalnya terdapat proyek pembangunan gedung sekolah yang direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2006. Ternyata di bulan November 2006, diperkirakan pembangunan tersebut tidak akan selesai sesuai rencana. Penyelesaikan diperkirakan pada bulan Maret 2007. Untuk kasus ini, SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan DPAL agar pembangunan gedung sekolah tersebut dapat dilanjutkan di tahun 2007 tanpa harus membuat RKA baru. Pembiayaan atas kegiatan lanjutan tersebut diambilkan dari SILPA 2006 dan pada perubahan anggaran 2007 dibuat alokasinya pada kode rekening yang bersangkutan.

Begitu juga halnya, apabila DPAL yang tertuang dalam APBD TA 2014 lalu terkait program Kegiatan lanjutan tahun Anggaran 2013 di anggap menyalahi peraturan dan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian negara, sama juga halnya yang terjadi pada tahun sebelumnya yang sudah di sahkan dan di setujui DPRD Lingga, sebab terkait semua itu, jelas tertuang dalamAPBD TA 2014, dan APBD TA 2013 serta APBD TA 2012 yakni Pembiayaan Kegiatan Lanjutan(amin)

Ditulis Oleh Pada Rab 11 Feb 2015. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek