Ijin Tambang Timah di Laut Lingga Ternyata Ditandatangani Huzrin Hood

Inilah kapal penghisap timah di Laut Lingga yang ijinnya diterbitkan Huzrin Hood.

Lingga, Radar Kepri-Unsur pimpinan DPRD Lingga gelar hearing dengan masyarakat nelayan bersama dinas terkait membahas perizinan tambang timah yang ada di laut Desa Batu Berdaun, Senin ( 23/03) . Dalam hearing yang berlangsung di Kantor DPRD Lingga, dewan mendapatkan fakta baru tentang keberadaan kapal Isap Paragon (KIP) yang akan beroperasi di laut Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep.
Dalam hearing yang berlangsung ada point-point penting dari pertemuan yang dipimpin langsung ketua DPRD Lingga H. Kamarudin Ali, SH tersebut. Ketua Komisi I DPRD Lingga, Arman mengatakan Izin dari Penambangan timah ini berawal dari tahun 2002 oleh bupati Kepri terdahulu H Huzrin Hood. Dan “dihidupkan” kembali pada tahun 2010 oleh Bupati Lingga H Daria, namun surat izin itu aneh dan bertentangan dengan fakta dilapangan. Karena penomoran suratnya terbalik dan terdapat berbagai kesalahan redaksional yang bertentangan dengan hukum dan fakta dilapangan terutama pada izin Eksploitasi dan Izin perluasannya.
Dinas Pertambangan Kabupaten Lingga mengatakan.”Mereka tidak pernah mengeluarkan Izin Operasi PT. STU Kabupaten Lingga untuk melakukan Penambangan Timah di Laut Desa Batu Berdaun, kecamatan Singkep yang di peruntulkan untuk penambangan timah di laut. Hanya mereka keluarkan ijin untuk PT. Citra Persada Mulia (PT CPM).”kata Kamaruddin Ali SH.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga (BLH) menyatakan secara tegas tidak pernah melakukan sidang Amdal terkait penambangan timah di laut batu berdaun oleh PT. Singkep Timas Utama (PT STU).”Kami tidak pernah mengadakan sidang amdal untuk Penambangan timah dengan kapal isap oleh  PT. STU.”ungkap Kabid Lingkungan Hidup.

PT STU didalam amdal terbarunya tahun 2012 tidak melakukan penambangan timah di laut melainkan di darat, dan penggunaan kapal hanya untuk alat angkut timah bukan untuk melakukan pengerukan timah di laut yang menggunakan kapal isap.
Dinas Kelautan dan Perikanan, wilayah laut Batu Berdaun merupakan wilayah perikanan hampir ratusan nelayan yang menjaring ikan disana, puluhan kelong berada disana. Selama ini DKP sering memberikan bantuan alat tangkap ikan untuk para nelayan, bahkan Pokamaswa yang dibentuk DKP merupakan perpanjangan dinas yang mengajukan keberatan saat ini, hingga timbulnya hearing ini.
Ketua DPRD Lingga menyimpulkan, agar pemerintah daerah segera melakukan penataan ulang terkait penambangan di wilayah kabupaten Lingga. Jika hal ini terus dibiarkan, maka besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan anggaran dan berdampak pada pelanggaran hukum. Artinya jika dilakukan investigasi, maka kemungkinan besar ada unsur korupsi nya.”Untuk itu kita akan rekomendasikan pertemuan ini hingga ketingkat pusat agar melakukan pemeriksaan di pemerintah kabupaten Lingga.”terangnya. (muslim tambunan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 27 Mar 2014. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini