Lingga, Radar Kepri — Memasuki hari kelima kerja usai cuti bersama Idul Fitri, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, masih diliputi kekecewaan. Hak keuangan mereka berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) belum juga diterima.
Keterlambatan ini berdampak langsung pada aktivitas pemerintahan. Sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Nizar terpantau lengang. Kehadiran ASN menurun signifikan dibandingkan hari kerja normal.
Fenomena ini memunculkan persoalan serius. Sejumlah ASN dilaporkan tidak masuk kerja. Namun, kondisi tersebut bukan semata soal kedisiplinan, melainkan dipicu tekanan ekonomi yang kian berat pasca-Lebaran.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, banyak ASN mengaku terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama hari raya. Harapan pencairan TPP dan THR sebelum atau sesaat setelah Lebaran tidak terealisasi, sehingga beban finansial semakin menumpuk.
“Kami bingung harus bekerja dengan apa. Ongkos bensin sudah tidak ada, sementara utang kebutuhan Lebaran mulai ditagih. Mau ke kantor pun tertekan karena dikejar-kejar kewajiban,” ujar seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga mulai mengganggu efektivitas pelayanan publik. Jika berlarut-larut, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan, baik dari sisi teknis maupun administratif.
Publik kini menanti langkah konkret dan transparansi dari pemerintah daerah untuk memastikan hak ASN segera dipenuhi serta mencegah dampak yang lebih luas terhadap kinerja birokrasi.(Aliasar)
