Lingga, Radar Kepri — Gelombang pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dikabarkan meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah pegawai dilaporkan mulai mengantre untuk pindah ke daerah lain yang dinilai lebih stabil dan memiliki kepastian karier.
Fenomena ini diduga berkaitan dengan situasi internal pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Bupati Lingga, M. Nizar. Sejumlah sumber menyebutkan, arah kebijakan dan program pemerintah daerah dinilai semakin tidak jelas.
Tak hanya itu, keterlambatan pencairan hak-hak ASN, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjelang Idul fitri turut memperparah kondisi. Hingga saat ini, kedua komponen tersebut dikabarkan belum diterima oleh sebagian pegawai.
Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Lingga, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa situasi ini telah memicu krisis kepercayaan di kalangan internal birokrasi.
“Saat ini banyak ASN mengajukan mutasi. Bahkan sudah antre. Manajemen pemerintahan di periode akhir ini dinilai tidak terarah, sehingga kepercayaan terhadap pimpinan menurun drastis,” ujarnya saat dihubungi redaksi, Sabtu (28/3/2026).
Jika kondisi ini terus berlanjut, gelombang mutasi dinilai bukan sekadar dinamika administratif, melainkan indikator serius melemahnya soliditas internal pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan berpotensi berdampak langsung pada stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Keterlambatan pembayaran THR sendiri, secara regulasi, biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) setiap tahun dengan sumber anggaran dari APBD. Jika terjadi penundaan hingga mendekati hari raya, umumnya berkaitan dengan kendala likuiditas atau keterbatasan kas daerah.
Di sisi lain, persoalan ekonomi daerah turut memperburuk situasi. Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Lingga memaksa sebagian masyarakat memilih merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan yang lebih layak.
Pengamat menilai, fenomena “mutasi massal” di kalangan ASN merupakan sinyal peringatan bagi keberlangsungan roda pemerintahan. Jika tidak segera diantisipasi, kekosongan jabatan strategis atau tingginya rotasi pegawai berpotensi mengganggu bahkan melumpuhkan pelayanan publik.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin pemerintahan daerah akan mengalami stagnasi serius,” tambah sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan resmi.(Aliasar)








