Dana Desa dan Hibah Terealisasi 100 Persen Dalam APBN-P Kepri 2017

Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Heru Pudyo Nugroho (tengah) saat memaparkan capaian kinerja APBN-P tahun 2017 Provinsi Kepri.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Capaian kinerja pelaksanaan APBN-P tahun 2017 di Provinsi Kepri mampu mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dana desa dan hibah terealisasi 100 persen. Untuk tahun 2018 alokasi APBN Provinsi Kepri sebesar Rp. 13,90 triliun, naik 3 persen dibandingkan tahun 2017.

Hal tersebut dikatakan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Heru Pudyo Nugroho saat melakukan konferensi pers mengenai capaian kinerja APBN-P Kepri 2017 di Tanjungpinang, Selasa (09/01/2018).

Hadir dalam konprensi pers tersebut Kepala KPP Bintan Chairudin Umsoni, Kepala KPP Tanjungpinang Andri Kusdianto, KPPBC Tanjungpinang Oka dan kepala KPN Tanjungpinang Andri Asmara Jaya.

Dikatakan Heru Pudyo Nugroho, dalam APBN-P tahun 2017 realisasi anggaran mencakup pendapatan dan hibah serta belanja negara. Untuk hibah terealisasi 100 persen yakni sebesar Rp. 9,45 milyar dan dana desa Rp. 228,182,536 milyar. Sedangkan penerimaan pajak, belanja dan yang lain terealisasi diatas 72 persen.

Terealisasinya anggaran pada tahun 2017 tersebut mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya serapan belanja pemerintah khususnya triwulan III tahun 2017 mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,41 persen yang ditopang dari sisi pengeluaran yang memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah sebesar 1,11 persen dan investasi belanja modal dalam rangka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,08 persen.

Sementara pendapatan negara dari kepabeanan dan cukai tahun 2017 diatas 100 persen dari APBN-P 2017 sebesar Rp. 444,8 miliar atau tumbuh sebesar 24,46 persen dibandingkan tahun 2016.

Heru Pudyo Nugroho menambahkan total alokasi belanja APBN tahun 2018 di wilayah Kepri sebesar Rp. 13,90 triliun meningkat 0,43 triliun atau 3 persen dibandingkan tahun 2017. Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja Kementrian/Lembaga yang dikelola oleh 333 satuan kerja lembaga/kementrian sebesar Rp. 6.91 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp. 1,43 triliun, belanja barang Rp. 3,24 triliun, belanja modal Rp. 2,24 triliun dan belanja bantuan sosial Rp. 5,6 miliar. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 6.99 triliun.

“Pengelolaan APBN 2018 di Kepri diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan perekonomian yang pada tahun 2017 yakni berkisar 5,04 persen masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) pada tahun 2018 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tentu dengan langkah-langkah strategis yang ditempuh dengan perbaikan disana-sini,” ujar Heru Pudyo Nugroho. (Wok)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Sel 09 Jan 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.