; charset=UTF-8" /> BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada 12 Kecamatan Sebesar Rp 26, 2 Miliar di Batam - | ';

| | 1.457 kali dibaca

BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada 12 Kecamatan Sebesar Rp 26, 2 Miliar di Batam

Batam, Radar Kepri-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern tahun 2019 di kota Batam mengungkapkan tujuh temuan pemeriksaan

Yang paling menarik dan seharusnya layak menjadi persoalan hukum adalah Penganggaran Belanja Pada 14 OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp 53.517.826.000.

BPK Kepri menyebutkan, Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam Sebesar Rp27.194.400.000.

Sisanya, Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 12 Kecamatan Sebesar
Rp 26.242.726.000.

Edisi sebelum telah diungkap dan diuraikan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam Sebesar Rp27.194.400.000.

Edisi ini, radarkepri.com menguak Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 12 Kecamatan Sebesar Rp 26.242.726.000 berdasarkan LHP atas LKPj TA 2019.

Menurut BPK Kepri, Pemerintah Kota Batam menyajikan Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2019 sebesar Rp 904.406.874.943,00 naik 6,37% dibandingkan TA sebelumnya sebesar
Rp850.235.081.538,77.
Pada realisasi belanja tersebut, terdapat belanja barang dan jasa untuk kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik TA 2019 dengan anggaran Rp 26.964.669.500,00 dan Realisasi Rp26.242.726.000,00 atau 97,32% dengan rincian sebagai berikut sebagaiman tabel dibawah ini.

 

Dari nilai realisasi kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Pelayanan Publik sebesar Rp26.242.726.000,00 tersebut terdapat pembayaran honorarium berupa insentif kepada RT/RW, insentif kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan belanja lainnya seperti sewa gedung, perjalanan dinas, dan lain lain sebagai tabel dibawah ini.

Berdasarkan SSH yang menjadi dasar penganggaran tersebut dan DPA, diketahui bahwa pemberian honorarium memang dari awal dianggarkan adalah orang per bulan (OB)
yang dianggarkan untuk diberikan per bulan.
Sedangkan dalam dokumen DPPA Kecamatan pada Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan.Publik, diketahui rincian
sebagai tabel dibawah ini.

Berdasarkan DPPA yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, diketahui bahwa pemberian honorarium pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan publik telah dianggarkan per bulan. Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban kegiatan ini diketahui bahwa kegiatan ini untuk memberikan honorarium berupa insentif setiap bulan selama Tahun 2019 kepada Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di 12 Kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Batam. Sebelum pembayaran dilakukan, PPTK akan mempertanggungjawabkan kegiatan dengan melampirkan bukti berupa daftar insentif yang ditandatangani penerima, SK pemilihan RT/RW, kwitansi, KTP dan Rekening Penerimaan. Seluruh honor ini dilaksanakan secara non tunai dimana proses pembayaran dilakukan dengan transfer melalui Bank Kepri.
Sedangkan Honorarium LPM diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
yang dibentuk secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan lembaga
Kemasyarakatan lainnya, tokoh masyarakat yang bertugas sebagai mitra Pemerintah
kelurahan dalam merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan. Persyaratan sebagai penerima honor adalah Surat Keputusan Camat tentang
Pengurus LPM tingkat Kecamatan dan Surat Keputusan Lurah tentang Pengurus LPM
Kelurahan dan nomor rekening penerima. Honor ini juga dilaksanakan secara non tunai
dimana proses pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening penerima.
Sedangkan rincian pembayaran honorarium berupa insentif per bulan kepada RT/RW
dan LPM adalah sebagaimana tabel dibawah ini

Hasil wawancara kepada PPTK Kegiatan Kecamatan Batam Kota, Kasubag Keuangan
Kecamatan Nongsa, Kasubag Keuangan Kecamatan Sagulung, Kasubag Keuangan
Bengkong dan Kasubag Keuangan Batu Aji diketahui bahwa kegiatan tersebut selalu
menjadi kegiatan di kecamatan walaupun merupakan pembayaran honorarium tanpa
adanya kegiatan. Honorarium ini dianggarkan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk apresiasi terhadap RT/RW dan LPM dalam membantu kelurahan dalam pengurusan administrasi kependudukan masyarakat maupun pemberdayaan sosial.
Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemberian insentif kepada RT/RW dan LPM selaku perangkat kelurahan dapat diberikan melalui Belanja Langsung (Belanja Pegawai – Insentif non PNS) melalui kegiatan yang dikelola SKPD, demikian pula sesuai pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa anggaran tersebut dimasukkan dalam anggaran Kecamatan pada pos anggaran Kelurahan.

Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Lisensi Software pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebesar Rp80.700.000,00 Pemerintah Kota Batam menganggarkan Belanja Modal dalam LRA TA 2019 sebesar Rp 803.090.074.873,12 dengan realisasi sebesar Rp655.137.393.960,15 atau 81,58 %.
Dari realisasi tersebut sebesar Rp115.350.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam yang dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud.
Hasil pemeriksaan fisik atas Aset Tidak Berwujud pada BPPRD diketahui bahwa
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software tersebut
merupakan pembelian lisensi yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Software yang diperoleh dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak memenuhi unsur kapitalisasi Aset Tidak Berwujud.
Sehingga pengadaan software senilai Rp 80.700.000,00 (Rp33.250.000,00+
Rp 17.500.000,00+Rp29.950.000,00) seharusnya tidak dianggarkan pada belanja modal.
Hasil wawancara kepada Kepala Subbagian Perencanaan Program BPPRD diketahui
bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pengadaan lisensi tersebut juga dianggarkan pada belanja modal. Penganggaran dianggarkan pada belanja modal karena merupakan rekening yang tersedia pada Standar Satuan Harga yang menjadi acuan pada saat melakukan penganggaran.
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.179/HK/V/2018 tentang Standar Satuan Harga Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 diketahui bahwa terdapat mata anggaran Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang bisa digunakan untuk menganggarkan
lisensi perangkat lunak/software yang tidak memenuhi unsur kapitalisasi.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Sab 04 Jul 2020. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek