Lingga, Radar Kepri – Koordinator Aliansi Pemuda Lingga Yusri Mandala melayangkan kritik keras terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari.
Ia dinilai abai terhadap tanggung jawab legislatif setelah terpantau menghadiri Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) IX Kepri di Kabupaten Karimun, di saat daerah sedang menghadapi kebuntuan pembahasan anggaran.
Sikap Maya Sari ini memicu polemik karena dianggap mengabaikan kewajiban krusial terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 yang hingga kini belum tuntas.
Alih-alih memastikan fungsi pengawasan berjalan, pimpinan DPRD justru dinilai lebih memprioritaskan agenda seremonial.
Kegagalan Paripurna dan Kebuntuan Banmus
Kegaduhan bermula saat rapat paripurna terkait keuangan daerah yang dijadwalkan pada 16 Juni 2026 gagal dilaksanakan akibat tidak mencapai kuorum. Diketahui, hanya sembilan dari total 25 anggota dewan yang hadir.
Maya Sari sempat menyatakan bahwa penjadwalan ulang diserahkan kepada Badan Musyawarah (Banmus). Namun, ironisnya, undangan rapat Banmus dilaporkan telah dua kali diabaikan oleh para anggota dewan. Di tengah macetnya agenda tersebut, publik justru dikejutkan dengan kehadiran Maya Sari di luar daerah untuk agenda seremonial di Karimun.
Kritik Pengamat dan Gejolak di Kalangan ASN
Seorang pengamat kebijakan publik di Lingga menyoroti ketidakjelasan skala prioritas di lembaga legislatif tersebut. “Minimnya kehadiran anggota dewan dalam paripurna mencerminkan kurangnya wibawa pimpinan. Namun, sikap Maya Sari yang lebih mementingkan agenda luar daerah di tengah mandeknya Ranperda menjadi tanda tanya besar mengenai integritasnya sebagai pimpinan lembaga,” ujarnya.
Fenomena ini juga memicu keresahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak pihak menyoroti disparitas dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Saat banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipaksa memangkas biaya operasional bahkan untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK)—anggaran perjalanan dinas pimpinan dewan justru tampak tetap lancar.
“Kami ditekan untuk efisiensi luar biasa. Ada standar ganda yang nyata; efisiensi seolah hanya berlaku bagi dinas teknis, sementara anggaran pimpinan dewan seolah ‘kebal’ dan tidak tersentuh,” ungkap seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Kesenjangan ini memicu spekulasi luas di tengah masyarakat mengenai adanya praktik pilih kasih dalam alokasi dan penggunaan anggaran daerah.
Kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda kini mendesak adanya audit investigasi terhadap penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan DPRD Lingga selama periode pembahasan APBD yang mengalami kendala ini.
Publik menuntut jawaban tegas, Apakah kebijakan penghematan hanya bersifat parsial?
Masyarakat mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Lingga segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Bukan hanya terhadap anggota dewan yang kerap mangkir paripurna, tetapi juga terhadap pimpinan yang dianggap abai menjalankan fungsi budgeting dan controlling.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak Sekretariat DPRD Lingga untuk transparansi data realisasi perjalanan dinas.
Ketegasan pihak terkait sangat dinantikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap marwah lembaga legislatif yang saat ini sedang berada di titik nadir akibat krisis kedisiplinan dan dugaan penyalahgunaan wewenang anggaran.
Mandala menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Lingga agar tidak membayar pajak.
“Saya menghimbau agar masyarakat tidak membayar pajak, stop bayar pajak sudah saatnya masyarakat sadar, bahwa elit di atas sana bersenang di atas penderitaan rakyat,”katanya (Aliasar)
