Lingga, Radar Kepri – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri) saat ini dinilai berada di ambang kehancuran.
Kejujuran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Lingga kini tengah diuji publik terkait transparansi pengeluaran anggaran daerah yang menyebabkan kas daerah seringkali kosong.
Dampaknya sangat terasa di lapangan; hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti TPP (THT) dan gaji, hingga pembayaran proyek kontraktor terus mengalami penundaan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat, terutama yang disuarakan oleh Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga.
Koordinator Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga, Yusri Mandala, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh jalur resmi dengan mengajukan audiensi ke DPRD Lingga.
Namun, ia menyayangkan sikap para wakil rakyat yang terkesan mengulur-ulur waktu tanpa kejelasan.
“Pokir (Pokok Pikiran) dan anggaran perjalanan dinas dewan kabarnya semua bisa dicairkan. Namun anehnya, mengapa hak ASN dan kewajiban kepada kontraktor kok selalu ditunda? Ada apa dengan skala prioritas anggaran kita?” cetus Yusri Mandala.
Mandala menambahkan, pihaknya telah mencoba meminta data rincian pengeluaran kepada BPKAD Lingga demi transparansi informasi.
Namun, respon yang diterima justru menunjukkan sikap defensif dan terkesan ketakutan untuk membuka data tersebut ke publik.
“BPKAD seakan ketakutan memberikan data kepada kami. Sebenarnya, kami sudah mengantongi sejumlah informasi, namun kami ingin menguji sejauh mana kejujuran dan keterbukaan BPKAD. Ini demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Tuntutan Transparansi
Aliansi Pemuda Lingga menilai, jika ketertutupan informasi ini terus berlanjut, maka spekulasi mengenai adanya ‘rahasia besar’ dalam pengelolaan kas daerah akan semakin kuat.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memberikan penjelasan yang logis dan jujur terkait kondisi keuangan yang sebenarnya agar tidak timbul kegaduhan yang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Lingga belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan mandeknya pencairan hak ASN dan kontraktor, serta alasan di balik sulitnya akses data keuangan bagi masyarakat.
Begitu juga dengan pihak terkait laonya, upaya konfirmasi terus diupayakan guna kalarivikasi.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Bupati maupun DPRD Lingga untuk menyelesaikan krisis finansial yang mengancam stabilitas daerah ini. (Aliasar)
