Warga Desak Pemkab Lingga Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat

Angka ini jauh merosot dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada September 2024, PAD Lingga mampu menembus Rp67,06 miliar dari target Rp119,72 miliar.

Kemerosotan tajam tersebut memicu pertanyaan publik terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di bawah kepemimpinan baru. Masyarakat menilai ada penurunan performa serius yang harus segera dijelaskan secara terbuka.

“Jangan sampai beban defisit justru dialihkan kepada rakyat melalui tambahan pajak dan retribusi. Pemkab harus mencari solusi konkret dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan PAD,” desak warga.

Padahal, Lingga dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dengan kekayaan itu, masyarakat menilai tidak sepantasnya daerah ini terus berstatus sebagai daerah tertinggal. Publik bahkan mendesak Bupati Lingga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bapenda.

Selain itu, warga juga menagih janji pemerintah daerah untuk menghadirkan investor besar dari Republik Rakyat Tiongkok. Pemkab Lingga sebelumnya telah melakukan kunjungan resmi ke negeri tersebut dengan dalih “menjemput bola” investasi.

“Jika hasilnya nihil, maka perjalanan itu hanyalah buang-buang anggaran, bahkan terkesan sebagai ajang rekreasi pejabat,” kritik masyarakat.

Masyarakat juga mengingatkan agar Pemkab tidak terus-menerus berlindung di balik alasan minimnya transfer anggaran dari pusat. “Semua daerah terdampak efisiensi fiskal, tetapi banyak yang tetap mampu bertahan bahkan menyejahterakan warganya. Pertanyaannya, mengapa Lingga justru makin terpuruk?” ujar warga dengan nada kecewa.(Farhan)