Korupsi Modus Pungli Marak di BKD Lingga

Rudi Purwonugroho – Anggota DPRD Lingga.

Dabosingkep, Radar Kepri-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lingga disinyalir melakukan korupsi berupa punggutan liar (pungli) terhadap PNS di lingkungan Pemkab Lingga. Modus korupsi berupa pungli ini terjadi bagi PNS akan mengurus kepindahan ke daerah lain. Para abdi negara (PNS) tersebut dikenakan biaya sebesar Rp15 juta guna memuluskan kepindahannya.

Hal ini terugkap dari beberapa orang yang mengajukan kepindahnya dan disetujui oleh Pemkab Lingga.”Saat kami mengajukan pindah tugas, memang benar kami dikenakan biaya hingga Rp15 juta. Yang penting kami bisa pindah, kami akan berusaha uang tersebut. Sekarang ini kami udah pindah.”jelas seorang PNS yang pernah mengajukan kepindahannya.

PNS tidak mau namanya disebutkan itu melanjutkan, Kebanyakan dari PNS yang mengajukan kepindahan mereka ke daerah lain. Alasanya mengikuti suami yang bertugas, ke daerah lain, hal ini yang menjadi dasar pengurusan pindah.”Memang agak sulit bila kita mengurusnya secara lansung  prosesnya. Saya rela menjual kenderaan roda dua saya, yang penting bisa pindah.”sebutnya.
Dia juga mengatakan, ada dua cara dalam mengajukan kepindahan ke daerah lain dan agar disetujui. Pertama pertama melalui rekomendasi bupati.”Cara ini, kita tidak mengeluarkan uang dan tidak ada permintaan uang dari pihak mana-pun untuk pelicin. Dan cara yang kedua, yaitu tadi, menggunakan uang pelicin, rasanya tanpa kedua cara tersebut, pengajuan kepindahan tersebut sulit diproses.”ungkapnya.
Kabar banyaknya PNS Lingga yang mengajukan kepindahan mereka tanpa prosedur yang benar, sampai juga ke kuping anggota DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho SH. Ketua Komisi III DPRD Lingga mengatakan.”Kita telah mendengar tentang adanya uang pelicin dalam pengajuan pindah tugas. Kita juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber, kalau saat ini ada puluhan pegawai dilingkungan Pemkab Lingga dari berbagai instansi telah mengajukan kepindahan mereka.”jelas Rudi.

Politisi PAN ini menambahka.”Yang paling banyak dari Dinas Kesehatan. untuk saat ini, Lingga sendiri kekurangan tenaga kesehatan, kalau banyak yang mengajukan pindah serta berikan, Lingga akan terus kekurangan tenaga kesehatan.”ungkap Rudi.
Rudi akan menelusuri informasi, adanya uang pelicin yang dikeluarkan oleh PNS agar dapat pindah tugas.Kalau memang benar dan terbukti, ia berjanji akan berkordinasi dengan mitra komisi di DPRD Lingga untuk memanggil BKD.”Kita tidak mau Lingga hanya sebagai batu loncatan agar bisa  menjadi PNS. Dengan alasan apapun perpindahan PNS harus melalui prosedur yang benar.”tegas Rudi.
Rudi sangat menyayangkan, sampai  saat ini BKD Lingga, belum juga mensosialisasikan quota penerimaan CPNS di Tahun 2013. Dengan belum disosialisasikannya tentang quota penerimaan CPNS ini. Pihaknya mencurigai ada permainan yang dilakukan oknum-oknum pejabat menitipkan kerabatnya, mengisi lowongan CPNS di Kabupaten Lingga.”Dari pengalaman yang lalu, jangan sampai terjadi lagi. Banyak CPNS berasal dari luar daerah, akibatnya begitu mereka menerima NIP, para PNS ini, telah mengajukan pindah walaupun beulm waktunya.”bebernya. Rudi meminta untuk penerimaan CPNS kali ini,putra daerah yang menjadi prioritas.

Pihaknya juga meminta kepolisian menyelidiki dugaan KKN dalam perpindahan PNS Lingga ini. Termasuk penerimaan CPNS Lingga agar dicermati dan dipantau terus oleh aparat penegak hukum serta media.

Terkait dugaan korupsi dengan modus pungli di BKD Lingga, media ini belum berhasil menjumpai kepala BKD Lingga guna konfirmasi dan klarifikasi.(puspandito)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Rab 04 Sep 2013. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini