; charset=UTF-8" /> Kenedy Sihombing : Negara Tidak Boleh Kalah Oleh "Mafia" Tanah - | ';

| | 404 kali dibaca

Kenedy Sihombing : Negara Tidak Boleh Kalah Oleh “Mafia” Tanah

Salah satu pondok petani yang diduga sengaja dibakar.

 

Tanjungpinang, Radar Kepri-Program swasembada pangan dan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo sulit terealisasi akibat akibat mafia tanah yang mengusai ratusan ribu hektar lahan namun ditelantarkan. Celakanya, ketika segelintir petani memanfaatkan lahan terlantar tersebut, intimidasi hingga merusak tanaman petani terjadi.

Hal inilah yang terjadi di Dusun Lome, Desa Toa Paya Selatan, Toa Paya, Kabupaten Bintan. Ratusan petani yang memanfaatkan lahan terlantar dan di klaim oleh PT BMW berbekal sertifikat HGU di intimidasi bahkan bibit tanaman mereka dicabut, pondok tempat para petani dibakar oleh orang yang diduga preman bayaran oleh PT BMW.”Kita sangat mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan bapak Presiden. Tapi dilapangan, ketika kita menggarap lahan yang ditelantarkan, kita di intimidasi, mulai dari jalan menuju kebun kami di blokir, bibit tanaman dicabut, pondok dibakar. Bagaimana petani mau bekerja dengan baik jika tidak didukung rasa aman.”keluh beberapa orang petani yang dijumpai radarkepri.com beberapa waktu lalu.

Mediasi antara petani pemanfaatan lahan terlantar dengan PT BMW pernah terjadi namun dinilai sangat merugikan petani.”Kami dilarang masuk dan beraktifitas di tanah terlantar yang telah digarap bertahun tahun itu. Disisi lain pihak PT BMW dengan mudah masuk dan mendirikan sejumlah plank nama menklaim itu lahan mereka. Inikan tidak adil namamya, kalau kami dilarang, harusnya tidak ada aktifitas apapun sampai ada penyelesaian. Kenyataanya, pihak perusahaan dengan sewenang-wenang merusak dan membakar pondok petani.”jelasnya.

Mengenai kemungkinan pengrusakan itu dilaporkan ke.pihak berwenang, para petani terkesan pesimis.”Percuma juga pak, saya yakin kegiatan perusahaan dan pengrusakan dikebun kami itu sudah sampai ke pihak berwenang namun tidak ditanggapi.”ucapnya pesimis.

Menyikapi hal ini, Kenedy Sihombing, pembina para petani pemanfaatan lahan menagih janji Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil untuk bertindak tegas dan menurunkan tim pengawas tanah terlantar di pulau Bintan.”Karena, bukan hanya PT BMW saja yang diduga mentelantarkan tanah yang dikuasai melalui HGB. Tapi ada beberapa perusahaan lain, ada PT SBP, PT MDM dan PT Kemayan Bintan. Kita minta batalkan HGB dan HGU yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Kembalikan tanah itu ke negara untuk rakyat agar program swasembada pangan dan ketahanan pangan dapat tercapai.”tegasnya.

Kenedy Sihombing, pembina petani saat bersilaturahmi dengan petani pemanfaatan lahan terlantar di Lome.

 

Kenedy menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh preman apalagi mafia tanah yang terbukti telah menelantarkan lahannya selama belasan tahun.”Negara rugi karena rakyat tak bisa memanfaatkan lahan itu. Ini harus ada tindakan tegas dari bapak Presiden.”ucapnya.

Kenedy bukan asal bicara, payung hukum mencabut HGB dan HGU yang jelas diatur dalam PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan masyarakat siap memanfaatkan tanah terlantar demi kesejahteraan masyarakat di NKRI ada empat tujuan.
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat
2. Mengurangi kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan perumahan Rakyat
5. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Mendukung pencapaian berbagai tujuan program pembangunan pertahanan dan keamanan (Hankam). Berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria. Pasal 27 pasal 34 pasal 40 Hak atas tanah hapus antara lain karena diterlantarkan.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Rab 23 Jun 2021. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek