Fahmi Berharap Dapil Natuna-Anambas Pisah

Fahmi fikri foto bersama dengan masyarakat Natuna yang berdomisili di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Munculnya pernyataan, Tibrani, salah seorang anggota KPU Batam, bahwa pada pemilu 2014 untuk  DPRD Batam bertambah 4 kursi lagi, di Koran terbitan lokal Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Mengundang reaksi dari masyarakat Natuna serta  anggota DPRD Provinsi ,Fahmi fikri SAg, MSi, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas.

Menyikapi hal tersebut, Fahmi, beserta masyarakat Natuna-Anambas, yang bedomisili dikota Tanjungpinang, Batam dan sekitarnya mengadakan pertemuan mendiskusikan hal tersebut.  Lelaki yang akrab disapa Fahmi itu berharap, KPU pusat bisa mempertimbangkan penetapan Dapil berdasarkan tingkat kesulitan wilayah atau geografis suatu daerah, bukan semata jumlah penduduknya.

Radar Kepri : “Bagaimana menurut bang Fahmi penambahan jumlah anggota DPRD Batam untuk Pemilu 2014 nanti ?

Fahmi fikri : “Sebenarnya melihat UU, mulai  UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 8 Tahun 2012, UU menyebutkan 1 Dapil itu  3 sampai 12 kursi, itu undang-undang.  Batam sudah 2 periode jumlah anggota legislatifnya  21 kursi,  berarti melanggar uu. Disatu sisi karena 21 kursi berarti melanggar UU, disatu sisi  jumlah penduduknya memang banyak. Seharusnya kemarin Batam pecah 200 kalau dia taat kepada uu.

Radar Kepri : “Tetapi tahun ini ada wacana mencakup masalah dapil, misalnya bila dapil pecah 2 jumlah kursi dibagi 2. Bagaimana tanggapan anda ?”

Fahmi fikri : “Ya, ada  wacana itu.  Wacana ini dilempar waktu hearing dengan  KPU. Kalau  dari KPU tentunya bicara aturan UU masalah  pembagian dapil,  kemudian untuk menetapkan daerah untuk menjadi dapil itukan  ada juga aturannya, ada pertimbangannya. 7 tahun kita mempermasalahkan ini di DPRD Provinsi. Karena menurut pembagian ini tidak seimbang, sementara  Batam setingkat dengan kota dan kabupaten. Sama-sama punya otonomi daerah,  punya pemerintahan otonom, punya hak dan kewajiban yang sama dengan daerah lain.

Contonhnya Natuna, dulunya bersatu dengan Anambas sekarang sudah pisah  tetapi digabung jadi 1 dapil. 2 kabupaten jadi satu dapil diwakili oleh 3 orang. Setelah berjalan 2 periode ini kami merasa ada kecemburuan dari pihak keluarga Anambas tentnag keterwakilan ini . Artinya apa, kami selalu mengibaratkan APBD itu kue besar  lalu kita belah 45. 21 kue ini dibawa ke Batam. Ke Natuna dan Anambas  hanya 3 potong. Nah,  yang 3 potong inilah yang jadi masalah, dibagi 2 dengan anambas.

Radar Kepri :” Apa hal ini akan memicu polemic ?”

Fahmi fikri : “Ya, jelas. Kalau nanti yang 2 bagian ditaruh di Natuna  yang 1 bagian di Anambas , kadang  orang Anambas merasa tidak puas, kenapa kecil ?

Radar Kepri : “Yang duduk sekarang ini dari mana ?

Fahmi fikri : “Nah, apa lagi yang duduk sekarng ini ketiganya orang Natuna. Sempat ada keluar kata-kata yang kurang enak didengar dari orang tua, kita yang duduk sebagai perwakilan Natuna-Anambas tak berguna. Kita minta kalau UU mengatur seperti itu memang dasarnya jumlah penghitungan kursi atau pembagian dapil itu berdasarkan jumlah penduduk. Kedepan kita minta tolong masukan poin tentang  luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan daerah perbatasan, ini tolong jadi pertimbangan.

Radar Kepri :”Apa ketiga alasan ini bisa menjadi pertimbangan ?”

Fahmi fikri: “Ini yang kita minta KPU pusat,  untuk jadi bahan pertimbangan.  Tingkat kesulitan geografis yang sekarang ini kita sama-sama tahu Natuna-Anambas  geografisnya terpecar-pecar antar kecamatan antar lurah. Ada satu Kelurahan itu yang terletak disuatu pulau yang jauh sekali. Yang aksesnya sangat sulit dijangkau. Inilah yang kita mohon ke KPU pusat dalam rangka membuat UU bisa melihat potesi ini secara keseluruhan. Sehingga tidak  ada pihak-pihak yang dirugikan”.

Radar Kepri :”Berdasarkan daka (daftar penduduk) yang diserahkan baik dari Natuna dan Anambas berapa jumlahnya, bang ?”

Fahmi fikri : “Kalau Natuna sekitar 76 ribu, Anambas 48 ribu. Natuna terdiri dari 12 kecamatan, ada 5 kecamatannya yang jaraknya dari ibukota kabupaten belasan jam. Ke serasan  dari Natuna 12 jam naik kapal laut, ke Subi 11 jam, ke Pulau Laut 7-8 jam dan Midai ke Natuna  6-8 jam.  Ini jarak yang sangat jauh, untuk kondisi saat sekarang ini tidak ada yang berani menyeberang karena gelombang tingginya 3 sampai 5 meter.  Sementra di Pulau Laut itu ada sekitar 3000 jumlah penduduk.  Mereka punya hak yang sama dengan kawan-kawan yang ada di kota Tanjungpinang  dan Batam. Untuk mendapatkan pelayan kesehatan dan pendidikan, juga pelayanan kesejahteraan. Sampai hari ini karena jarak yang jauh ini mereka kurang diperhatikan.

Radar Kepri :”Kalau di Dewan Natuna  dan di  Anambas ada berapa jumlah anggota DPRDnya, bang ?”

Fahmi fikri: “Masing-masing ada 20, karena itu batas minimal”

Radar Kepri: “Apa yang diharapkan dari pertemuan ini, bang ?”

Fahmi fikri : “Jadi pertemuan hari ini saya minta karena ini warga Natuna dan Anambas yang hadir, tolong dipertimbangkan ke pusat UU untuk mengatur  1 dapil itu 3 sampai 13 kursi. Kita minta Natuna-Anambas batas maksimal. Natuna dapat 3, Anambas dapat 3. Sehingga nanti tidak ada lagi terjadi over lead kepentingan keterwakilan kami di Provinsi Kepri. kalau masih 3 pasti nanti akan banyak timbul kecemburuan dan mungkin hal-hal  yang tidak diinginkan”.

Radar Kepri : “Berarti untuk penambahan kuota untuk satu dapil sudah tak bisa, ya ?

Fahmi fikri : “Kalau Batam diambil 25 kursi , Lingga dari 8 kursi jadi 6 Kursi, Tanjungpinang kalau jadi ditarik, dari 6 jadi 5 kursi. Binta-Lingga ditarik 2 tinggal 6, Karimun ditarik 1 jadi 6. Natuna kalau ditarik 1, ya tinggal 2. Sementara Batam sudah 21 sampai hari ini. Inilah kita minta pusat mempertimbangkan hal-hal tadi yang saya sebutkan. Apa lagi Natuna dan Anambas adalah daerah perbatasan.  Yang notabene  menjadi perhatian pusat untuk pembangunan pengentasan kemiskinan, masalah RTLH. Ini menjadi fokus pusat kedaerah-daerah kabupaten /kota.

Radar Kepri: “Lalu apa langkah abang selanjutnya ?”

Fahmi fikri : “Jadi ada celah kita kemarin setelah kita hearing dengan KPU pusat.  Setelah kejadian ini  saya menghubungi Dalmasri, bang Dalmasri langsung minta pada komisi dia untuk meminta KPU hearing di batam. Jadi Tibrani sengaja lempar bola ini, melihat bagaimana tanggapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak menangkap maka ini akan jalan terus. Jumlah penduduk Batam berdasarkan data 1,2 juta jiwa, ujung penduduk Batam dengan Natuna separuh saja belum sampai lagi.

Radar Kepri : “Penetapan ini kapan rencananya, bang ?”

Fahmi fikri : “Dari pusat penetapan dapil itu tanggal 1-9 Maret, nanti KPU pusat akan bersidang menetapkan dapil –dapil. Sekarang mereka akan menunggu masukan dari daerah-daerah untuk bahan pertimbangan. Kalau jumlah penduduk  Natuna banyak bisa 1 dapil. Karena ini sangat politis kita berharap ada kebijakan politis. Kalau mengacu pada ketentuan UU tentang jumlah penduduk, 20-30 tahun lagi Natuna tidak akan banyak  berubah. Kecuali nanti ada transmigrasi besar-besaran ke Natuna, mungkin ada perubahan.  Atau nanti orang Natuna disuruh kawin 4 punya anak 10 satu orang baru terjadi pertambahan penduduk yang luar biasa”.

Radar Kepri : “Data jumlah penduduk Batam mencapai  1,2 juta jiwa tersebut apa benar-benar akurat ?”

Fahmi fikri : “Batam itu banyak pendatang, tenaga kerjanya saja sampai  5000 orang, dan banyak yang kontrak.  2 tahun mereka kontrak, habis kontrak mereka balik. Itukan masuk hitungan, inilah harusnya menjadi pertimbangan. Ada masa kontraknya diperpanjang, tetapi hanya sebagian kecil saja yang tinggal, mereka balik kedaerah masing-masing. Jadi penduduk Batam itu 500-700 ribu yang berdomisili di Batam. Jadi yang 1,2 juta bukan penduduk asli Batam, mereka tenaga kerja. Tenaga kerjanya kontrak bukan domisili, tidak permanen. Kalau Tanjungpinang, dengan berpindahnya pusat pemerintahn Provinsi Kepri maka otomatis domisili.

Radar Kepri : “Jadi dialog ini diarahkan untuk perjuangan ini ya, bang ?”

Fahmi fikri : “Intinya ya, kalau pun tak bisa dipisah antara Natuna dan Anambas, tambahkan kursinya. Dampak politis dari keterwakilan ini sangat besar. Misalnya, sekarang anggota Dewan diberi kewenangan mengusulkan anggaran 5 milyar 1 orang anggota dewan, jadi bisa kita hitung Natuna dapatnya berapa, Batam dapatnya berapa. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan moril dari tokoh-tokoh dan berbagai elemen masyarakat Natuna-Anambas, untuk perjuangan pemisahan Dapil ini”.(Lanni/Anto)

Ditulis Oleh RadarKepri.com Pada Kam 14 Mar 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini