Dugaan Korupsi Cek Pelayat, Sekda & Wako Batam Terlibat

Agussahiman, Sekdako Batam.

Batam, Radar Kepri-Bejibun kasus dugaan tindak pidana korupsi mencuat ke publik Batam. Namun sampai hari ini, Jumat (04/10), aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyaris tak berkutik. Terutama kasus dugaan korupsi yang mengarah pada pejabat teras di Kota Batam.

Kamis (03/109) kembali masyarakat Batam dikejutkan dengan mencuatnya  dugaan korupsi berupa pemberian cek pelawat senilai Rp 8,94 miliar. Uang hampir Rp 9 Miliar di bagikan pemerintah kota Batam pada anggota DPR-RI dan DPRD Batam periode 2004-2009. Berita ini diungkap sebuah media harian local terbitan Batam edisi Kamis (03/10).

Sebagai disebutkan pemberitaan media tersebut, dana tersebut mengalir kesejumlah politisi pusat dan daerah. Diantaranya politisi lokal PKS Batam, Haris Hardi Halim yang sekarang masih menjabat Wakil ketua DPRD kota Batam.

Sember media tersebut, mengatakan, mantan Kabag keuangan Pemko Batam Raja Muksin.Pemberian cek pelawat itu semua atas perintah dari Agussahiman, Sekda Batam. Selain Haris Hardi Halim, politisi dan pejabat pusat lainya yang disebut menerima cek pelawat itu, Antara lain berinisal HA, istri politikus Senayan, disebut telah mencairkan empat lembar cek pelawat. Masing-masing nilainya sebesar Rp 25 juta. Dan MS satu lembar, TS satu lembar,YAB satu lembar, ZA satu lembar,DR dua  lembar, ABS delapan lembar, Is satu lembar, TK dua lembar, dan GI satu lembar, dalam hal nilai satu cek pelawat Rp 25 juta.

Aris Hardi Halim.

Sember lain yang diekspos media tersebut, Rudi Kurniawan mengaku membeli   cek pelawat pada 8 Oktober 2007 sebanyak 20 lembar di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Batam senilai Rp 500 juta.Namun ia membantah pernah memberikan kepada Dhana Widiyatmika, pejabat Dirjen Pajak yang tersandung dugaan korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Dan bahkan mengaku tidak mengenal Dhana Widiyatmika.

Dalam hal ini Rudi Kurniawan mengaku telah di periksa sebagai saksi selama dua hari di Jakarta dengan sembilan jaksa penyidik secara bergantian dan memberikan keterangan di sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain itu Pejabat pemko Batam yang ikut diperiksa, diantaranya Andiransyah, Raja Mucksin mantan Kabag keuangan, Erwinta Marius, mantan kasubag verifikasi proposal Keuangan Pemko Batam. Agussahiman, Sekda Pemko Batam dan Walikota Batam, Drs H Ahmad Dahlan.

Dalam hal, terkait disebut-sebutnya nama Politikus Batam yang berasal dari partai PKS, Haris Hardi Halim, menbantah tudingan tersebut. Haris Hardi Halim mengatakan.”Informasi tersebut tidak benar, apa yang tuduhkan oleh mantan kabag Keuangan Pemko Batam, Raja Mucksin itu tidak benar.”bantah Haris Hardi Halim.

Sementara itu, terkait mencuatnya dugaan korupsi cek pelawat ini, di tanggapi beragam di tengah-tengah masyarakat Batam. Hery Marhat Ketua LSM Laskar Antiki Korupsi Pejuang 45 kota Batam, meminta Haris Hardi Halim yang disebut-sebut juga menikmati kasus cek pelawat itu. Melaporkan sumber berita yang menyebut namanya itu. Karena, kalau Haris Hardi Halim tidak bertindak melalui jalur hukum, bisa masyarakat menilai bahwa Haris Hardi Halim betul menikmati dana Cek pelawat tersebut.”Karena ini menyangkut nama baiknya dan partainya. Partai PKS yang terkenal Agamais. Saya sih.. tidak yakin kalau Haris Melakukan hal itu. Karena Haris orang cakup baik dan bersahaja dan kita tahu dia di-usung partai PKS. Jadi kalau tidak mau nama dan partainya tercemar, meraka harus melaporkan orang yang menyebukan dirinya ikut menikmati dana tersebut.”bebernya.

Hery Marhat berharap kepada penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam menindak lanjuti kasus ini.”Karena yang dirugikan kita, orang Batam. Dana cek pelawat tersebut berasal dari APBD Batam.”tegasnya.

Tempat terpisah, masyarakat Batam lain menggapi perihal diatas, Joni warga Tiban kecamatan Sekupang mengatakan kepada awak media ini.”Bang, memang di negeri kita ini. Semua mental dan moral oknum-oknum pejabat kita sudah rusak. Bukan hanya dipusat atau di daerah, sama saja. Buktinya Ketua Mahkamah Konsitisi juga ditangkap oleh KPK. Pengadilan ini wakil Tuhan didunia, akan tetapi juga melukai perasaan rakyat. Buktinya, meraka itu juga menerima suap.”Ujarnya.

Jadi, lanjut Joni.”Pantas masyarakat ini apatis terhadap oknum pejabat-pejabat ini, baik penegak hukum (yudikatif) dan pejabat (birokrasi) dan legislatifnya sama. Tidak sedikit yang tersangkut, terlibat korupsi, jadi kita rakyat ini sudah muak minta keadilan.”ungkap (taherman)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Jum 04 Okt 2013. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini