; charset=UTF-8" /> Bareskrim Polri Dan KPK Diminta Usut Monopoli Tambang Kuarsa di Kepri - | ';

| | 3,624 kali dibaca

Bareskrim Polri Dan KPK Diminta Usut Monopoli Tambang Kuarsa di Kepri

Kantor Gubernur Kepri di Dompak

 

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kisruh dugaan tambang, khususnya tambang pasir kuarsa di Kepri, khususnya di Natuna dan Lingga yang terindikasi KKN, monopoli serta menambah syarat yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terus bergulir dan melebar ke permasalahan lain.

Nama H Ansar Ahmad SE MM selaku Gubernur Kepri yang menandatangani morotarium penambangan pasir kuarsa di Lingga dan menyetujui penambangan material serupa di Natuna ketika dikonfirmasi radarkepri.com melalui pesan singkat ke WA-nya pada Rabu (18/10) menuliskan.”Tanya ke Kadistam aja.”tulis Ansar sapaan H Ansar Ahmad SE MM.

Menindaklanjuti konfirmasi dengan Gubernur Kepri itu, radarkepri.com kemudian mengkonfirmasi dengan Kadistam Kepri, M Darwin melalui ponselnya. Ada tiga konfirmasi yang dilayangkan media ini.

Adapun tiga poin konfirmasi/pertanyaan itu adalah :

1. Butuh waktu berapa lama umtuk memproses sebuah izin usaha pertambangan (IUP) sampai pada tahap operasi produksi?

2. Apa yang menjadi hambatan sehingga dalam waktu 1,5 tahun ini, baru 1 perusahaan yang lolos sampai operasi produksi?

3. Mengenai moratorium izin tambang di Lingga, apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan program hilirisasi pasir kuarsa yang dicanangkan presiden Jokowi?.

Terhadap konfirmasi ini, M Darwin menjawab melalui tulisan via WA ke media ini. Inilah jawaban M Darwin.

1. Bila semua dokumen lengkap, kisaran waktu 6 s.d. 12 bulan.
Kecepatan ini sangat dipengaruhi kecepatan penyusunan dokumen oleh perusahaan. Dokumen yang disiapkan yaitu dok eksplorasi, FS (tdd dok tekno ekonomi, perizinan lingkungan) dan Ren Reklamasi dan Pasca Tambang.

2. Terdapat bebera ijin atau persetujuan kelengkapan ijin yan berada di pemerintah pusat. PKKPRL di Menteri KKP. Pelabuhan terus di Menteri Perhubungan.
Kalau Permohonan masuk kawasan hutan harus dpt PPKH dari Menteri LHK

3. Moratorium Lingga terkait sinkronisasi pengaturan pola ruang. Pengaturan pola ruang juga merupakan amanat undang-undang.

Itulah jawaban M Darwin terhadap adanya dualisme sikap dalam penambangan pasir kuarsa di Natuna (di ijinkan) dan Lingga (dilarang).

Terkait memanasnya masalah tentang tambang pasir kuarsa ini, beredar kabar inspirator yang membuat diskriminasi pertambangan di Lingga yang dilarang dan di Natuna di ijinkan.

Sumber radarkepri.com mengungkapkan.”Ada info pak Gub dijebak, sehingga timbul kegaduhan karena fakta dilapangan tambang kuarsa dan silika di Kepri di monopoli. Ini seperti ada kartel dan mafia tambang yang bermain bang.”sebut sumber yang mengaku mencermati dinamika pertambangan di Kepri.”ucapnya.

Karena lanjut sumber, menambahkan persyaratan diluar UU dan Kepres itu pidana.” Jadi kami meminta Bareskrim Polri dan KPK mengusut monopoli dan dugaan KKN dalam tambang ini.”pinta sumber yang enggan namanya ditulis.(Irfan)

Ditulis Oleh Pada Kam 19 Okt 2023. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek