Tanjungpinang, Radar Kepri-Sejumlah kebijakan Gubernur Kepri yang dinilai penyebab merosotnya perekonomian Kepri berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat miskin, mulai menimbulkan gejolak.
Rencana aksi memprotes kebijakan “impor’ pejabat dari Kabupaten Karimun ditambah masih kosongnya posisi wakil gubernur Kepri dan wacana pemakzulan (pemecatan) Nurdin Basirun sebagai Gubernur menambah daftar permasalahan.
Media ini mendapatkan informasi, impor dan penempatan pejabat dari Karimum ke Pemprov Kepri diduga tidak melalui asisment sebagaimana amanat UU ASN dan Permendagri.
Seorang pejabat berinisial BS, diangkat sebagai kabid, setingkat eselon III di Dinas ESDM Kepri diduga tidak memiliki konpentensi menduduki jabatan tersebut.”Dia belum ikut asisment, tapi sudah diangkat menjadi pejabat.”terang sumber media ini yang meminta namanya tidak ditulis.
Ironisnya, bukan hanya belum layak secara kemampuan. Pejabat ini dikabarkan gagal membina rumah tangganya. Pasalnya, sejak menjadi pejabat, BS diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) berinisial RT yang tinggal di Batam. Pelakor (perebut laki orang) ini bahkan sering ke Tanjungpinang dan mendesak BS untuk menceraikan istri dan meninggalkan anak-anaknya.
Skandal ini, menambah daftar panjang pejabat “bejat” dilingkungan Pemprov Kepri. Sebelumnya, ES seorang kadis di kabinet Nurdin Basirun bahkan telah menceraikan istrinya karena tergoda wanita yang bekerja disebuah tempat hiburan malam di Jakarta.
Anehnya, hingga hari ini, Gubernur Kepri dan BKD terkesan membiarkan dan membenarkan perilaku oknum pejabat tersebut. Faktanya, sampai hari ini, belum ada pejabat bermental bejat yang ditindak.
Hingga berita ini dimuat, media ini belum berhasil menjumpai pihak-pihak terkait guna konfirmasi dan klarifikasi.(irfan)
