Kepala BPKAD & Kabid Aset: Publik Diminta Awasi Total Kebocoran Kendaraan Dinas Pemkab Lingga

 

Radar Kepri, Lingga- Skandal penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lingga kembali memicu kekhawatiran. Kepala BPKAD Lingga, Sutarman, menegaskan bahwa aset publik berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat. Pernyataan ini ia lontarkan dalam rapat internal di kantornya, Kamis (4 September 2025).

Sejumlah kendaraan dinas (OPD, Sekda, Dinas), yang belum jelas terinventarisasi secara publik.

Pada Agustus 2024, Radar Kepri melaporkan puluhan unit kendaraan dinas terlantar di Dinas Lingkungan Hidup Lingga, dengan nilai mendekati Rp 1 miliar. Aset ini nampak tidak dirawat, bahkan “nyaris menjadi besi tua”

.

Lebih panas lagi, dugaan penyimpangan menyasar bukan hanya pemakaian, tetapi juga pajak dan asuransi kendaraan dinas. Belum jelas apakah semua kendaraan diasuransikan secara sah, sebuah celah potensial untuk korupsi premi dan pajak

.

Sutarman secara terbuka menyoroti penyalahgunaan kendaraan dinas dan meminta OPD mengkoreksi penggunaan aset mereka. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan di luar jam kerja harus berdasarkan penugasan resmi dan seizin pimpinan, disertai perawatan rutin agar kendaraan selalu laik pakai.

Kabid Aset BPKAD menambahkan, “Jika kendaraan digunakan di luar operasional, harus jelas penugasan dan izin pimpinan. Rawat kendaraan, pastikan selalu siap menunjang tugas,” katanya konsisten.

Selain itu, mereka akan berkolaborasi dengan Satpol PP untuk menindak pelanggaran penggunaan. Sutarman juga mengimbau masyarakat agar “melaporkan jika melihat kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar jam kerja.” Ia menekankan, “Aset daerah adalah milik bersama, kritik dan saran publik sangat kami sambut agar akuntabilitas terjaga.”ujarnya.

Berapa jumlah keseluruhan kendaraan dinas OPD di Lingga? Inventaris publikasi belum memuat data ini, wajib diungkap untuk transparansi.

Bagaimana mekanisme asuransi dan pajak kendaraan dinas? Apakah ada audit independen terkait premi dan pajak?

Apa status pengelolaan kendaraan terbengkalai senilai Rp 1 miliar? Apakah sudah ada langkah pemulihan, penghapusan aset, atau penyelidikan?

Sejauh mana masyarakat dan lembaga pengawas (seperti BPK/Kejaksaan) terlibat? Tepuk tangan retoris bukan cukup, diperlukan audit, penegakan hukum, dan pemulihan aset.

Seruan BPKAD membuka peluang dialog publik, tapi tanpa data konkret dan langkah tegas, isu kendaraan dinas bisa jadi hanya retorika.

Penting untuk, mengakses dan menerbitkan data resmi jumlah dan kondisi kendaraan dinas OPD di Lingga. Memantau laporan masif tentang kendaraan tak terpakai, dan menelaah audit pajak/asuransi;

Berdasarkan uraian diatas, publik mendorong keterlibatan lembaga pengawasan (BPK, kejaksaan) membuka kasus jika diperlukan. Memastikan masyarakat mendapatkan saluran aman dan responsif bagi pelaporan penyalahgunaan.(Farhan)