Tanjungpinang, Radar Kepri-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membentuk tim investigasi untuk mengaudit berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.
Informasi pembentukan tim audit tersebut diperoleh Radar Kepri dari sumber internal Disdik Kepri, Senin (3/11/2025). Menurut sumber terpercaya itu, langkah BKD dan Inspektorat diambil menyusul beredarnya dugaan praktik percaloan yang melibatkan seorang pegawai di lingkungan dinas yang dipimpin Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pegawai yang belum diketahui identitasnya tersebut diduga menjanjikan posisi sebagai tenaga honorer kepada sejumlah warga dengan imbalan uang. Namun, setelah uang diserahkan, para korban tak kunjung diangkat menjadi honorer dan dana yang telah diberikan pun tidak dikembalikan.
“Saye pun tak habis pikir, bang. Masak iya pegawai itu tega meminta uang kepada calon honorer. Kalau tidak bisa merekrut mereka, kembalikanlah uangnya. Kasihan orang-orang itu,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini mulai terungkap setelah puluhan calon honorer yang sempat dijanjikan posisi di Disdik Kepri akhirnya dirumahkan. Informasi lain menyebutkan, tim gabungan BKD dan Inspektorat dijadwalkan turun langsung ke kantor Disdik Kepri pada Selasa (4/11/2025) untuk melakukan pemeriksaan awal.
“Info yang saya dengar, hari ini tim sudah turun ke kantor Disdik. Tapi saya belum bisa pastikan secara resmi,” tambah sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Radar Kepri masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi ini kepada pihak BKD, Inspektorat, dan Kepala Disdik Kepri.
Aksi KPK Dinanti Warga Kepri
Informasi diatas diharapkan menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penindakan. Karena, meskipun hasil audit rim tersebut ditemukan adanya pelanggaran, mustahil diteruskan ke penegak hukum.”Paling ditegur, diberi pembinaan yang pastinya melemahkan hukum dan tidak menimbulkan efek jera.”terang sumber.
Pihaknya berharap KPK segera melakukan operasi layaknya di Riau yang berhasil menjaring kepala daerah di Riau. Lama tak membuat gebrakan di Kepri membuat para pejabat di Kepri merasa kebal hukum dan terkesan KPK mati suri di Kepri.
Berita ini hanya secuil skandal korupsi di Kepri yang makin marak akhir-akhir ini. Skandal dugaan jual beli jabatan, skandal proyek jumbo dengan berhutang dan lelang Taman Gurindam 12 merupakan deretan kasus-kasus yang berpotensi korupsi di lingkungan Pemprov Kepri.(Aliasar | Radar Kepri)
