Lingga, Radar Kepri — Krisis kas yang melanda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, hingga Rabu (22/4/2026), kian memicu sorotan publik. Kondisi keuangan daerah yang dikabarkan kosong tidak hanya berdampak pada jalannya pemerintahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran.
Sejumlah kalangan menilai, situasi ini tidak semata akibat tekanan fiskal, melainkan diduga berkaitan dengan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Spekulasi pun berkembang, termasuk dugaan pemborosan anggaran untuk kepentingan non-prioritas.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lingga, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan indikasi penggunaan anggaran yang tidak efektif, khususnya untuk perjalanan dinas pejabat.
“Tahun lalu, Bupati Lingga melakukan kunjungan ke China dengan alasan menarik investasi. Namun hingga kini, belum terlihat realisasi investasi yang masuk. Ini patut dipertanyakan efektivitasnya,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada aktivitas Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia, yang disebut kerap melakukan perjalanan ke luar daerah untuk pengobatan dalam kurun waktu cukup panjang.
“Selama hampir dua tahun, Sekda rutin ke luar daerah untuk berobat tanpa mengambil cuti. Publik berhak tahu, apakah ada penggunaan anggaran daerah untuk keperluan tersebut, dan berapa besar biayanya,” kata sumber itu.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kekhawatiran terkait stagnasi roda birokrasi. Sumber yang sama menilai, kondisi kesehatan Sekda yang disebut tidak lagi optimal seharusnya menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah administratif.
“Jika tidak segera ditunjuk Pelaksana Tugas Sekda, maka pelayanan publik berisiko terganggu. Ini bukan sekadar isu internal, tapi menyangkut keberlangsungan pemerintahan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, M. Nizar belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi kas daerah maupun berbagai dugaan yang berkembang. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan.
Situasi ini menempatkan Pemkab Lingga dalam tekanan publik yang semakin besar, sekaligus menuntut klarifikasi terbuka guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepentingan masyarakat.(Aliasar)
