Kapolri Diminta Turunkan Satgas Mafia Tanah di Pulau Bintan

Kenedy Sihombing, pembina petani yang memanfaatkan lahan negara di  Lome, Bintan.

Bintan, Radar Kepri-Satuan Tugas Mafia Tanah diminta menindak tegas spekulan tanan di Pulau Bintan. Karena mafia tanah yang berlindung dibalik kooperasi dan perusahaan ini mengusai hampir 1/4 luas pulau Bintan dengan beragam status kepemilikan, mulai dari HGB, HGU hingga SHM.

Permintaan ini disampaikan Kenedy Sihombing, ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kepri menyikapi ulah PT BMW yang mengklaim memiliki HGB di Lome dan daerah Kabupaten Bintan lainnya.”Mereka ( PT BMW,red) mengklaim memiliki HGB, tapi puluhan tahun lahan tersebut dibiarkan. Kita bisa cek kelapangan, bangunan apa yang ada dibuat PT BMW di Lome tersebut sejak mereka mengantongi HGB maupun HGU.”Ucapnya.

Padahal, lanjut Kenedy Sihombing.”Bapak  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.”terangnya.

Menurut Kenedy Sihombing.”Pak Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam memproses hukum kasus-kasus mafia tanah. Dia juga menegaskan kepada jajarannya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah.”ucapnya.

Para petani penggarap lahan yang ditelantarkan.

Menurut Kenedy Sihombing, karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Presiden.”Bapak Kapolri minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapa pun backing-nya,” katanya.

Menurut Kapolri, masih kata Kenedy Sihombing.”Pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Polri Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.”ungkapnya.

Dijelaskan Kenedy Meski dalam Peraturan UU Pokok Agreria no 5 tahun 1960 pasal 27, 34 dan 40, Hapus antara lain karena di telantarkan dan di tambah PP no 11 tahun 2010, tentang pemanfaatan tanah telantar demi kemakmuran rakyat Indonesia di NKRI. Tetap saja penegakan hukum masih berpihak kepada Perusahaan bukan kepada negara.

Hal itu terlihat jelas sewaktu kepolisian Polres Bintan tidak merespon masukan warga atas dugaan pelanggaran UU Agraria yang telah dilakukan PT BMW saat digelar rapat mediasi tertutup antara petani dengan pihak PT di Mapolres Bintan pada Senin (25/4/21).

Usai acara, kepada media ini para petani mengaku, dalam rapat mediasi yang dipimpim langsung Kapolres Bintan itu sangat tidak adil dan merugikan hak petani serta negara. polisi di anggap tidak berpihak karena tidak merespon keluhan dan masukan dari warga.

“Walau pun tidak ada perjanjian tertulis yang kami tandatangani bersama. Bagi kami, larangan pihak polisi yang tidak membolehkan kami melakukan aktivitas sampai batas waktu yang tidak ditentukan di lahan negara yang kami manfaatkan adalah suatu penekanan dan itu melanggar Ham.

“Kami merasa rugi atas mediasi tersebut Polres Bintan tidak membantu dan memberikan solusi kepada kami (petani red). Jadi pihak mana yang mau bertanggung jawab atas tanaman dan ternak-ternak kami,” ketus Syaiful salah seorang petani.

Diketahui, sebelumnya kejadian itu bermula ketika PT BMW mengerahkan puluhan preman untuk menjadi tameng, menghadang dan menutup akses pintu jalan. Akibatnya, ratusan warga di Lome tidak dapat memasuki areal kebun tempat mereka bertani dan berternak.

Kemudian peristiwa itu menjadi viral, berbagai kalangan anti korupsi pun ikut mendukung langkah para petani. Mereka menilai sikap arogan PT BMW yang mengadu domba warga dengan para Preman dapat memicu konflik sosial antara sesama. Salah satu pendapat itu di katakan langsung, Idris Hasibuan salah satu aktivis Kontras.

Menurut Idris, PT BMW itu penjajah dan sudah melakukan kesalahan karena telah mengadu domba warga membenturkan para petani dengan preman – preman sewaannya.

“Apa yang dilakukan PT BMW itu salah, perilaku tersebut adalah sifat para penjajah dan tindakan ini merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan konflik antar sesama,” tutur Idris yang juga seorang Advokat ini.

Terpisah, Kordinator MAKI Boyamin Saiman juga menyampaikan, Persoalan sengketa tanah yang disebabkan PT BMW modusnya hampir sama disetiap daerah di tanah air, mereka kerap kali mengunakan jasa preman dan aparat untuk menekan dan mengintimidasi warga.

Menurut Boyamin, biasanya mediasi yang dilakukan Pemerintah atau Penegak hukum terkait persengketaan tanah antara warga dan PT BMW nantinya pasti tidak berjalan baik. Warga (petani red) tetap saja dirugikan. karena diduga semuanya telah diatur sesuai dengan rencana mereka.

“Saya yakin di Pulau Bintan proses mediasinya pasti seperti itu, penegak hukum (Polisi red) tidak akan mndengar usulan dan masukan warga. Sebaliknya polisis akan membela perusahaan meski mereka tahu PT itu telah melanggar UU,” ungkap Boyamin.

“Mohon teman-teman didaerah melaporkan dugaan pelanggaran ini, kami dipusat akan mengawal dan membantu,” pungkasnya.

Memperoleh dukungan dari teman teman Pegiat anti Korupsi di Pusat, Pembina Petani Wono Agung Bintan, Kennedi Sihombing mengucapkan terima kasih atas dukunganya.

Kennedi yang juga pegiat anti korupsi, Ketua Lembaga KPK Kepri ini pun sepakat akan secepatnya melaporkan dugaan pelanggaran ini kepihak yang berwajib.

“Terima kasih atas masukan dan dukungan teman- teman Kontras dan MAKI, Insya Allah secepatnya kami akan melaporkan dugaan pelanggaran ini,” tutup Kennedi. Pihaknya juga akan melaporkan ke Kapolri agar tim satgas mafia tanah di Mabes Polri mengusut dugaan mafia tanah di pulau Bintan yang telah lama berlangsung dan dibiarkan sehingga berpotensi menimbulkan konflik seperti 20 tahun lalu di Simpang Lagoi.(irfan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Sel 27 Apr 2021. Kategory Bintan, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.