Dugaan tersebut bahkan telah menjadi temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan Riau dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Tahun 2023. Namun hingga kini, tindak lanjut atas temuan tersebut dinilai belum transparan dan belum menyentuh substansi persoalan.
Berdasarkan hasil audit BPK, Pemerintah Kabupaten Lingga pada Tahun Anggaran 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp361.362.899.049,00 dan merealisasikan Rp344.616.894.327,00 atau 95,37 persen dari anggaran (audited). Angka ini mengalami kenaikan Rp20.178.705.462,00 atau 6,22 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp324.438.188.865,00.
Sebagian realisasi belanja tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri dengan nilai mencapai Rp71.176.249.037,00 atau 93,95 persen dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp75.763.194.783,00. Dalam pos inilah BPK menemukan indikasi ketidakwajaran yang diduga mengarah pada praktik perjalanan dinas fiktif.
Namun demikian, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M Ja’is, saat dikonfirmasi Radar Kepri melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (22/12/2025), tidak memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Sikap bungkam tersebut memicu beragam spekulasi dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Seorang warga Lingga yang enggan disebutkan namanya menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Lingga selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kita lihat saja kinerja Inspektorat selama ini, apa hasilnya? Mulai dari pengelolaan aset, anggaran perjalanan dinas, temuan BPK, sampai anggaran desa. Bahkan tim audit Inspektorat turun ke desa justru harus dilayani dengan baik. Ini yang jadi tanda tanya masyarakat,” ujarnya.
Sumber tersebut mendesak Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Lingga maupun Provinsi Kepulauan Riau untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti temuan BPK secara serius, transparan, dan profesional guna memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Radar Kepri masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan resmi. (Aliasar)
