Inilah Pabrik Dan Distributor Rokok Ilegal di Kepri, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Data ini mencuat ke publik seiring dengan penangkapan mantan Bupati Bintan, Apri Sujadi oleh KPK beberapa waktu lalu karena  tersandung kasus korupsi terkait peredaran rokok tanpa cukai. Berikut daftar perusahaan produsen yang terlibat:

• PT Universal Strategic Alliance

• PT Pura Perkasa Jaya

• PT Gudang Baru Berkah

• PR Berca Sauti Tobacco

• PR Bintang Sayap Insan

• CV Megah Sejahtera

• PR Tri Tunggal Ind

• PT Fantastik Internasional

• PT Mustika Internasional

• PT Putra Maju Jaya

• PR Cemara Mas

• PT Karya Tainan Prima

• PT Karya Timur Prima

• PT Atraco Multiguna

• PT Batu Karang (tertera dua kali)

• PR Sinar Mahkota Mas

• PR A.A.

Adapun beberapa distributor dari produk rokok ilegal tersebut antara lain:

• PT Karya Putri Makmur (tercatat dua kali)

• PT Golden Bamboo Batam.

• PT Bintan Aroma Sejahtera (tercatat dua kali)

• PT Sinar Niaga Mandiri

• PT Bintan Muda Gemilang

• CV Three Star Bintan

• PT Trio Bintan Anugerah (tercatat dua kali)

• PT Sri Hartamas Sindo

• PT Batam Prima Perkasa (tercatat dua kali)

• PT Sukses Perkasa Mandiri (tercatat dua kali)

• PT Nata Aryanta Parama

• PT Tang Lim Bintan

• PT Bintan Super Perkasa

Rokok-rokok ilegal ini diduga diproduksi tanpa pita cukai dan beredar bebas di berbagai wilayah Kepri seperti Tanjungpinang, Batam, Natuna, Bintan, Anambas, dan Karimun. Bahkan, distribusinya telah merambah hingga Pulau Sumatra.

Beberapa merek yang teridentifikasi dalam peredaran termasuk H Mild, XO, dan Manchester, yang dijual secara terbuka di warung, kios, hingga pedagang kaki lima. Investigasi tim redaksi pada Rabu, 30 Juli 2025 mengonfirmasi mudahnya akses rokok tanpa cukai tersebut di sejumlah kedai di Kota Tanjungpinang.

Salah satu pedagang di kawasan Bintan Center mengungkapkan, rokok ilegal tersebut hampir selalu tersedia.

“Kalau pun sempat habis, itu biasanya karena ada razia. Tapi setelah itu kembali banyak. Kami beli stok banyak karena peminatnya tinggi, terutama anak-anak muda yang baru mulai merokok,” ungkapnya.

Minim Pengawasan, Negara Dirugikan

Peredaran rokok ilegal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan institusi negara yang berwenang. Padahal, kerugian negara akibat kehilangan potensi cukai diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun.

Ironisnya, di tengah kewajiban rakyat membayar pajak, rokok ilegal justru seperti “dipelihara” dan terus menjamur. Meski isu ini telah berkali-kali disorot media, belum ada tindakan tegas yang benar-benar menyentuh akar permasalahan.

Pertanyaan Serius untuk Penegak Hukum

Publik kini mempertanyakan, kemana peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait? Mengapa puluhan perusahaan dan distributor rokok ilegal bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa tersentuh?

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait — termasuk Bea Cukai, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah — belum berhasil dikonfirmasi atas maraknya peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau.

Meskipun terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan, namun sampai hari ini, tidak satu orangpun dari pemilik rokok dan distributornya yang dijadikan tersangka dan masih bebas berkeliaran. Sehingga rokok ilegal masih bebas beredar di Kepri dan Indonesia. Padahal merek ( pihak pabrik dan distributor) mengaku memberikan setoran (suap) agar mendapatkan kuota rokok begitu juga dengan sejumlah nama petinggi APH di Kepri.(Aliasar)