Pandangan tersebut disampaikan seorang warga Lingga kepada Radar Kepri saat ditemui di sebuah kedai kopi di Tanjungpinang, Minggu (11/1/2026). Ia menilai dominasi pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi melemahkan tata kelola pemerintahan dan fungsi pengawasan.
“Kalau sebuah daerah dipimpin oleh pejabat dinasti, jangan harap bisa maju. Yang terjadi justru stagnasi, bahkan bukan tidak mungkin daerah itu ‘dijual’ kepentingannya,” ujar warga tersebut yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, kondisi tersebut dirasakan selama satu periode kepemimpinan Bupati Lingga, M. Nizar, S.Sos. Ia menyoroti sejumlah posisi strategis di pemerintahan yang dinilai diisi oleh figur-figur dengan hubungan keluarga atau kedekatan personal.
“Bupati Lingga disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Sekda Lingga, H. Armia. Kepala Bapenda juga disebut kerabat dekat Bupati, sementara Ketua DPRD Lingga merupakan istri Kepala Bapenda. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik mempertanyakan independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, relasi kekerabatan tersebut dinilai berdampak pada lemahnya kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.
Tak hanya itu, warga tersebut juga menilai pengisian jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya berbasis kompetensi.
“Banyak kepala OPD yang bukan dipilih karena kapasitas dan rekam jejak, melainkan karena kedekatan emosional dan kekeluargaan. Akibatnya, kinerja pemerintahan tidak berjalan optimal seperti yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Padahal, lanjutnya, Kabupaten Lingga memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan seharusnya mampu berkembang lebih pesat jika dikelola secara profesional dan transparan.
“Lingga ini bukan daerah miskin. Sumber dayanya melimpah. Tapi karena tata kelola yang buruk, daerah ini tertinggal. Ironisnya, di tengah kondisi itu, sejumlah pejabat justru disebut memiliki kekayaan besar,” ujarnya.
Ia menyinggung informasi yang beredar di masyarakat terkait kepemilikan aset sejumlah pejabat daerah, termasuk kepala daerah dan pejabat tinggi lainnya, yang dinilai kontras dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Lingga.
“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat wajar bertanya: apakah daerah ini bisa benar-benar maju dan berkembang?” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Radar Kepri masih berupaya mengonfirmasi berbagai tudingan tersebut kepada Bupati Lingga, pimpinan DPRD, serta pejabat terkait lainnya guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan resmi, demi menjaga keberimbangan informasi.
(Aliasar)
