Tanjungpinang, Radar Kepri – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan para pedagang Pujasera Akau Potong Lembu, Senin (01/06/2026).
Pasalnya, sejak peresmian Pujasera Akau Potong Lembu pada 24 Desember 2023 lalu hingga saat ini, pembagian gerobak jualan bagi para pedagang dinilai belum merata. Beberapa pedagang yang telah berjualan selama puluhan tahun mengaku belum pernah menerima bantuan gerobak, sehingga mereka merasa dianaktirikan oleh pihak pengelola.
“Kami heran mengapa kami tidak mendapat bagian gerobak, sementara pedagang lain sebagian besar mendapatkan. Padahal, semua pedagang di Akau ini memiliki hak dan kewajiban yang sama,” ujar salah seorang pedagang yang meminta namanya dirahasiakan kepada radarkepri.com, Senin (01/06/2026).
Sumber tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang untuk mengevaluasi kinerja BUMD karena dinilai tidak mampu mengelola pedagang dengan baik.
“Kami meminta Pemko Tanjungpinang mengevaluasi kinerja BUMD. Selama ini kami merasa tidak diperhatikan, mereka hanya bisa memungut pajak saja, namun kebutuhan pedagang tidak diperhatikan,” keluhnya.
Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkapkan bahwa pihak BUMD sebelumnya sempat menjanjikan fasilitas air dan listrik gratis. Namun, kenyataannya janji tersebut tidak terealisasi.
“Sampai saat ini, semuanya harus dibayar, ditambah lagi dengan iuran bulanan. Saat musim hujan, pembeli sepi, uang kami malah habis untuk membayar pajak. Selain itu, BUMD juga menaikkan pajak secara sepihak,” tutupnya.
Terkait keluhan tersebut, hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak-pihak terkait namun belum berhasil. (Aliasar)
