Tanjungpinang, Radar Kepri-Gelombang kritik terhadap kepemimpinan di lingkungan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kepulauan Riau mulai mencuat ke publik..
Seorang staf BTIKP, Teddy Maembong, secara terbuka menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berisi permintaan tegas agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala BTIKP Kepri.
Langkah yang dilakukan Teddy dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi internal yang selama ini dikeluhkan sejumlah pegawai, namun jarang disampaikan secara terbuka.
Dalam surat tersebut, Teddy menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kinerja organisasi.
:Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah dugaan ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di lingkungan BTIKP. “Jelas Tedyy melalui pesan WhatsApp nya. Jum’at (05/06/2026)
Menurut Teddy, terdapat kesan kuat bahwa pekerjaan strategis hanya diberikan kepada kelompok pegawai tertentu yang memiliki kedekatan dengan pimpinan.
Sementara lanjut Tedyy pegawai lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.Kondisi tersebut dinilai telah menciptakan disparitas di lingkungan kerja dan memunculkan rasa ketidakpuasan di kalangan pegawai.
“Jika terus dibiarkan, situasi ini berpotensi merusak semangat kerja, mengganggu profesionalisme aparatur, serta melemahkan soliditas organisasi.”Tutur nya.
Selain persoalan manajemen sumber daya manusia, lanjut Teddy, juga menyinggung berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas dan sarana pendukung kerja. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang memerlukan perhatian serius karena dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi.
Dalam suratnya, Teddy menegaskan bahwa BTIKP merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi di Kepulauan Riau.
“Karena itu, lembaga tersebut tidak boleh dikelola dengan pola kepemimpinan yang menimbulkan kesan eksklusif, tertutup, dan tidak memberikan ruang yang sama kepada seluruh pegawai.” Pungkasya.
Masih Tedyu, Organisasi pemerintah harus berjalan berdasarkan profesionalisme, bukan kedekatan personal. Semua pegawai memiliki hak yang sama untuk diberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan kesempatan mengembangkan kapasitasnya,” tutup Tedyy.
Substansi yang disampaikan dalam surat tersebut.
Teddy meminta Sekda Kepri tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan BTIKP.
Ia mendesak agar dilakukan audit manajerial dan evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan yang saat ini berjalan. Bahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun tata kelola organisasi yang sehat.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan pergantian pimpinan demi menyelamatkan marwah dan kinerja lembaga.
Menurut Teddy, evaluasi bukanlah bentuk serangan pribadi terhadap seseorang, melainkan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sehat untuk memastikan setiap pejabat mampu menjalankan amanah jabatan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Teddy Maembong tersebut kini menjadi perhatian di kalangan internal BTIKP.
Banyak pihak menilai keberanian seorang staf menyampaikan kritik secara terbuka kepada pimpinan daerah merupakan sinyal bahwa terdapat persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di lingkungan kerja.
Kini, publik menunggu langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Sekretaris Daerah, dalam merespons permintaan evaluasi yang disampaikan. Sebab, di balik surat itu tersirat pesan kuat bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berbicara tentang program dan anggaran, tetapi juga tentang keberanian memperbaiki kepemimpinan ketika dinilai tidak lagi mampu menjawab harapan organisasi.
Terkait uraian diatas, hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terus dlakukan kepada pihak termasuk lainya. (Aliasar)
