'
| | 73 kali dibaca

Pegawai Dirpam BP Batam Bertugas Tanpa Dibekali SOP

Saksi Erikson dan Ali Hasan saat memberikan keterangan untuk terdakwa Erlan, Pegawai Dirpam BP Batam yang ditangkap karena pungli.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) dengan terdakwa Erlan Sadri dan Yani, pegawai Ditpam Batam, Kamis (08/11) hadirkan dua orang saksi.

Dua saksi yaitu, Ali Hasan dan Eriksom merupakan pegawai Ditpam Batam yang menjadi atasan Erlan dan Yani. Keterangan saksi Ali Hasan cukup mengejutkan, karena sejak dirinya ditunjuk kepala Pos Pelabuhan Domestik Sekupan (PDS) Batam, ternyata tidak pernah diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pimpinan.”Setelah ditangkap, saya baru tahu ada SOP setelah meminta ke bagian administrasi. Dari pimpinan tidak ada diberikan.”katanya.

Kemudian mengenai pemilik mesin x-ray.”Yang punya mesin BP Batam tapi yang mengoperasikan Bea Cukai dan maintenance. Bisa dioperasikan petugas ditpam juga bisa.”kata Ali Hasan yang juga kepala Pos PDS Batam.

Menjawab pertanyaan jaksa tentang siapa yang boleh memungut uang dari penumpang yang membawa barang.”Itu wewenang Bea Cukai bukan dirpam.”katanya.

Saksi Erison bertugas di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) Batam selaku komandan regu.”Memposisikan anggota untuk bertugas dilokasi kerja dan mengontrol Dirpam. SOP tidak pernah diberikan, setelah kejadian baru diberikan copy SOP-nya.”katanya.

Menurut Erikson, terdakwa Erlan dan Yani merupakan petugas senior di bagian mesin x-ray di PDS Batam.”Mereka berdua yang mengoperasikan mesin x-ray, sifatnya membantu, dominannya Bea Cukai.”katanya.

Saat OTT Tim Saber Polresta Barelang di PDS, Rabu, 14 Februari 2018 menurut saksi Erikson.”Tidak ada petugas Bea Cukai dilantai I mesin x-ray saat polisi menangkap.”katanya.

Penangkapan Erlan dan Yani karena meminta uang pada pemilik sebuah laptop keluar lokasi FTZ Batam sebesar Rp 1,5 juta.

Keduanya dijerat melanggar pertama pasal 11 Jo. Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau kedua, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Kam 08 Nov 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek