Radar Kepri, Lingga – Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga kembali menuai sorotan. Memasuki September 2025, realisasi anggaran belanja daerah telah menembus Rp464,99 miliar. Namun, masyarakat menilai belum ada pembangunan signifikan yang benar-benar dirasakan.
Seorang warga Daik Lingga berinisial AG (27) mengaku kecewa. Menurutnya, alokasi belanja daerah lebih banyak tersedot untuk kebutuhan birokrasi ketimbang pembangunan infrastruktur.
“Setengah dari anggaran habis untuk belanja pegawai yang mencapai Rp270 miliar. Tapi hasil kerja mereka tidak terlihat nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat ditemui di sebuah kedai kopi di Daik Lingga.
Kritik serupa juga datang dari warga lain. Mereka menyoroti jalan yang rusak dan berlubang, banyak ruas yang belum diaspal, serta kondisi jalan gelap di malam hari akibat minim penerangan. Keluhan tersebut, menurut warga, seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Yang lebih memicu pertanyaan publik, Pemkab Lingga justru menganggarkan pembangunan Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga ketimbang memperbaiki infrastruktur dasar. Kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu realisasi pembangunan infrastruktur yang dijanjikan. Dengan kondisi Lingga yang masih tertinggal, publik mendesak agar pemerintah daerah lebih transparan dan serius dalam mengelola anggaran, bukan sekadar membelanjakan tanpa arah jelas. Ironisnya, jika pembangunan untuk kepentingan masyarakat minus. Para pejabat Lingga justru berlomba- lomba membangun properti milik pribadinya. (Farhan)
