Ini Tanggapan Masyarakat Terkait Proyek Tanaman Bonsai

Lingga, Radar Kepri-Kasus dugaan korupsi proyek penanaman pohon bonsai di Bumi Bunda Tanah Melayu masih menjadi tanda tanya besar. Karena sampai saat berita ini dimuat masih belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh Kajari Lingga sebagai aparat yang dipercaya untuk mengusut kasus tersebut. Masyarakat masih menunggu kepastian dan kelanjutan dari kasus tersebut.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan penanaman pohon bonsai pada wilayah kantor bupati sebetulnya tidak dibutuhkan. “Kami sebetulnya tidak butuh penanaman pohon bonsai bang, karena harganya mahal. Lebih baik dana yang ada digunakan untuk keperluan lain seperti Pembangunan jalan atau peningkatan infrastruktur lain.”katanya.

Menurut Rosda (32), ia heran apa urgency dari penanaman pohon bonsai tersebut.“Saye tak paham bang apa maksud dan tujuan penanaman pohon itu, kami sebagai Masyarakat tidak merasakan dampak apapun dari penanaman pohon itu.”ucapnya.

Dia mengatakan kalau hanya sekedar penghijauan seharusnya bisa menggunakan jenis tanaman lain yang lebih murah dan mudah didapat.

Hingga saat ini belum ada pernyataan langsung dari Maya Sari selaku ketua DPRD Kabupaten Lingga, saat hendak dijumpai dikantor DPRD Kabupaten Lingga, staffnya mengatakan dirinya sedang menghadiri acara TPQ di Tanjungpnang. Dan saat dihubungi melalui layanan pesan singkat masih belum ada balasan.

Sebagai ketua DPRD seharusnya Maya Sari memiliki hak-hak dalam penanganan kasus korupsi di daerah, terutama hak Interplasi dan hak Angket. Tapi fakta dilapangan justru berbeda. Orang yang seharusnya mewakilkan suara rakyat malah terkesan menutup matanya dari kasus yang merugikan rakyat. Seharusnya sebagai ketua dewan ia memiliki hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan yang berdampak luas termasuk yang diduga menimbulkan dugaan Korupsi

DPRD memiliki hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau kejadian luar biasa di daerah, termasuk terkait dugaan korupsi serta memberikan rekomendasi penyelesaiannya. Masyarakat Lingga menuntut Transparansi dalam penanganan kasus yang menyeret nama istri dari orang nomer 1 di negri berjuluk Bunda Tanah Melayu tersebut.

Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa DPRD Lingga belum juga mengeluarkan statement resmi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pohon bonsai di Kabupaten Lingga padahal mereka memiliki hak-hak yang dapat membantu menerangi kasus yang hingga sampai saat ini masih gelap gulita.(M Farhan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 26 Jun 2025. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.