Aset Rp 10 Miliar Lebih Raib di Lingga, Inspektorat Masih “Koordinasi”, Audit BPK Diabaikan?

Kondisi ini menimbulkan kesan kuat bahwa pihak-pihak terkait, khususnya OPD penerima dan pengelola aset serta tim pencari aset yang dibentuk, tidak menjalankan tugasnya secara serius dan profesional

Sebagaimana diketahui, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menurunkan tim audit ke Lingga sebagai bagian dari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di seluruh instansi pemerintahan daerah. Biaya audit ditanggung negara, namun hingga kini rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut tak kunjung dilaksanakan.

Tanpa langkah konkret dari Pemkab Lingga, kerja profesional BPK menjadi tak lebih dari formalitas belaka. Tak heran bila publik menilai keberadaan lembaga pengawas keuangan ini diabaikan oleh pemerintah daerah yang seharusnya menindaklanjuti temuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Respons Inspektorat: Klise dan Berulang

Dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Senin (14/7/2025), Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M Jais menyebutkan pernyataan yang telah berulang kali disampaikan juga justru memperkuat kesan bahwa Inspektorat dan tim pencari aset hanya berjalan di tempat.

Berdasarkan informasi investigatif Radar Kepri, aset yang hilang bukan hanya berupa kendaraan dinas. Ada juga aset lain yang mangkrak atau berpindah tangan secara tidak sah,

Diantaranya, bantuan Pemerintah Provinsi Kepri yang tidak diketahui pengelolaannya;

Eksavator milik pemerintah yang dilaporkan digunakan untuk mendukung tambak udang milik pribadi, yaitu H Armia.

Ironisnya, hingga kini tidak ada klarifikasi dari pihak-pihak yang menguasai aset tersebut. Bahkan pertanyaan mendasar seperti status pajak kendaraan dan asuransi atas aset yang raib-pun tak terungkap.

Kasus hilangnya aset senilai miliaran rupiah ini terjadi di bawah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

Apakah tim pencari aset bekerja secara diam-diam, atau memang tidak bekerja sama sekali?

Publik Berhak Tahu: Siapa Bertanggung Jawab?

Radar Kepri menilai pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dari Pemkab Lingga dalam kasus ini. Hilangnya aset negara bukan sekadar kelalaian administratif, tapi berpotensi masuk kategori penggelapan barang milik negara jika tidak ditemukan dan dikembalikan. Di tengah situasi fiskal yang ketat, kerugian semacam ini adalah bentuk kelalaian Pemkab Lingga dalam menjaga asetnya.(Aliasar)