Namun hingga akhir Desember 2025, pelaksanaan audit tersebut belum terlihat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dari total 75 desa yang ada di daerah berjuluk Bumi Bunda Tanah Melayu itu, belum diperoleh informasi resmi adanya pemeriksaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Lingga.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M. Ja’is, saat dikonfirmasi Radar Kepri melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (27/12/2025), belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan.
Sejumlah informasi yang dihimpun dari masyarakat Lingga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun kepala desa yang diperiksa terkait pengelolaan Dana Desa, meski pemerintah pusat telah menegaskan pentingnya pengawasan ketat.
“Kalau Dana Desa diaudit secara menyeluruh, diyakini akan banyak persoalan yang terbuka. Beberapa desa yang selama ini disorot masyarakat antara lain Pekajang, Tanjung Lipat, Kelumu, Merawang, dan sejumlah desa lainnya,” ujar seorang warga Lingga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Pernyataan ini merupakan pendapat masyarakat dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Dana Desa tidak boleh disalahgunakan dan harus dikelola secara transparan serta akuntabel. Pemerintah pusat bahkan telah menginstruksikan penurunan tim audit gabungan ke sejumlah desa prioritas sejak awal pekan ini.
“Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Presiden Prabowo dalam arahan tertulis kepada jajaran pengawasan pemerintah, Rabu (10/12/2025).
Tim audit gabungan tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah daerah. Mereka diberi mandat untuk meneliti penggunaan Dana Desa, mengevaluasi progres pembangunan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai peruntukan dan regulasi.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah Kabupaten Lingga termasuk dalam wilayah prioritas audit Dana Desa oleh tim pusat tersebut. Radar Kepri masih terus berupaya mengonfirmasi Inspektorat Kabupaten Lingga serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi.(Aliasar)
