Warga Pertanyakan Sebab Bupati Lingga Promosikan Pejabat Bermasalah
Lingga, Radar Kepri – Selain mantan Sekwan DPRD Kabupaten Lingga, Kepala BPKAD Kabupaten Lingga, Harpiandi juga ikut di Lantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
Sementara Harpiandi tersangkut masalah pengawasan milyaran aset dibawah pengawasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Lingga yang kerjanya belum metuntaskan keberadaan aset yang hilang.
Milyaran Aset Daerah yang saat ini yang belum diketahui keberadaanya itu, atas dasar temuan Lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan (L BPK) Kepri tahun 2023 lalu.
Sementara, mantan sekwan DPRD Kab Lingga juga dilantik menjadi Kepala Bapenda. Sehingga pelantikan kedua pejabat tersebut terkesan dipaksakan.
Kemudian Saparuddin juga, tersandung masalah hukum pengancaman terhadap Kabiro Wartawan Radar Kepri.com yang saat ini kasusnya masih berlanjut di Polda Kepri.
Sehingga kedua pejabat bermasalah yang di Lantik Bupati Lingga M Nizar pada Rabu.(26/03/2025) lalu menimbulkan tanya di masyarakat.
Pertanyaan itu wajar timbul di masyarakat. Pasalnya pelantikan tersebut seakan menghilangkan masala di kedua pejabat tersebut.
“Kok bisa pejabat yang ermasalah di Lantik oleh pak Bupatinya. Sementara masalahnya belum selesai. Apa dengan pindah nya kedua pejabat ke Dinas lain, menghapuskan masalah,”heran salah seorang masyarakat Linggah yang enggan menyebutkan namanya.
Sebaiknya lajut sumber yang sama, Bupati Kabupaten Lingga menunda dulu pelantikan pejabat yang bermasalah.
“Karena biar diselesaikan dulu. Jadi, masalah di Lingga ini tidak tumpang tindih. Misalnya, mantan sekwan yang katanya bermasalah hukum, yang saat ini masih di proses di Polda Kepri. Kemudian Harpiandi juga katanya tersandung malah milyaran aset yang hilang. Sebaiknya diselesaikan dulu, supaya jelas duduk perkaranya. herannya, apa yang membuat Bupati yang seakan tergesa-gesa melantik dua pejabat bermadah ini, siapa yang mendesaknya,? Heran sumber yang sama.
Terkait dengan uraian di atas, awak media ini masih berupaya konfirmasi dengan pihak terkait.
Aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dibalik promosi jabatan sangat keras. Karena itu, warga meminta KPK secepatnya mengusut sejumlah dugaan KKN yang yang telah dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu.(Aliasar)