Hingga Senin (29/12/2025), RadarKepri.com belum memperoleh informasi resmi terkait hasil audit Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Lingga. Tidak adanya publikasi maupun laporan terbuka tersebut memicu tanda tanya, mengingat hanya tersisa beberapa hari menjelang pergantian tahun 2026.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa arahan Presiden RI sebagai kepala pemerintahan belum sepenuhnya ditindaklanjuti di tingkat daerah.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, M. Ja’is, melalui pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Sikap bungkam tersebut justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi dan efektivitas pengawasan Dana Desa di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Bunda Tanah Melayu itu. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik tidak sehat antara oknum Inspektorat dan pemerintah desa.
“Selama ini hampir tidak pernah terdengar hasil audit Inspektorat terhadap kepala desa yang berujung pada proses hukum. Dari situ wajar jika publik menduga ada praktik ‘kongkalikong’ dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar seorang warga Lingga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga tersebut juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak hanya memeriksa kepala desa, tetapi juga mengevaluasi kinerja tim Inspektorat Kabupaten Lingga.
“APH seharusnya turut memeriksa Inspektorat. Jangan sampai lembaga pengawas internal justru lalai atau setengah hati dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.
Dana Desa sendiri merupakan program strategis nasional yang menelan anggaran besar dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, pengawasan ketat dan transparan menjadi keharusan.
Terkait hal ini, RadarKepri.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, guna memperoleh klarifikasi dan keseimbangan informasi.
(Aliasar)
